Realisasi PAD Belum Penuhi Target, Kinerja Dua Perusda Disorot Fraksi Gerindra

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Fraksi Partai Gerindra memberikan sorotan tajam terhadap rendah pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo dalam pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo tahun 2019, baru-baru ini. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, M Fahrudin Sidiq mengatakan, pemerintah daerah tidak mampu mencapai PAD yang direncanakan. Padahal banyak pos yang direncanakan masih dibawah realisasi tahun sebelumnya. Dan alasan yang disampaikan pun masih sama dengan alasan yang disampaikan tahun lalu mengapa pendapatan tidak memenuhi target. \"Apakah pemerintah tidak belajar dari kegagalan tahun lalu sehingga masuk dalam lobang yang sama? Ataukah laporan pertanggungjawaban dianggap sebagai ritual belaka sehingga isinyapun hanya sebatas pengguguran kewajiban,\" ungkapnya. Salah satu sumber PAD adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diantaranya adalah perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented). Akan tetapi dalam Tabel Pendapatan 5.12 disebutkan dengan jelas bahwa ada 2 (dua) perusahaan daerah yang sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Purworejo. Baca Juga Dikira Binatang Buas, Teman Sendiri Mati Ditembak PD BKK Butuh dalam anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 122.080.100,- akan tetapi realisasinya adalah Rp 0,-. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dalam anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 233.760.200,- akan tetapi realisasinya dalah Rp 0,-. \"Apa yang menyebabkan realisasi kedua perusahaan daerah tersebut adalah Rp 0,-. Nol rupiah bukanlah sebatas tidak memenuhi target akan tetapi kedua perusahaan daerah tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi. Padahal Pemerintah Daerah telah menyertakan modal yang besar terhadap kedua perusahaan daerah tersebut. Kami meminta dilakukan audit dan studi kelayakan usaha terhadap kedua perusahaan tersebut. Apa yang menyebabkan kedua perusahaan tersebut tidak memberikan profit dan masih layakkah kedua perusahaan tersebut untuk tetap dipertahankan,\" tandasnya. Pada bagian lain, Fraksi Gerindra juga memberikan sorotan terhapan penyusunan laporan. Menurutnya, semacam menjadi budaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD bahwa data yang disajikan bukan data tahun yang dilaporkan. \"Sebagai contoh data tentang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo yang merupakan data tahun 2018 dan data tentang Gini Rasio merupakan data tahun 2015. Bagaimana kita akan mengukur kinerja Pemerintah apabila data yang disajikan adalah data yang tidak relevan dengan tahun yang dilaporkan?,\" katanya.(luk)

Sumber: