Rumuskan Kebijakan, Pemkot Magelang Gandeng UNNES

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Pemkot Magelang mengadakan kerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama bersifat akademis ini nantinya akan menjadi pertimbangan organisasi perangkat daerah (OPD) membuat kebijakan.

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito mengatakan, kesepakatan ini sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Termasuk juga pemanfaatan sumber daya yang ada.

”Saya harap OPD terkait bisa terlibat dan segera melaksanakan, terutama dalam pembuatan kebijakan,” kata Sigit.

Sigit menyebutkan, OPD yang akan terlibat antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota Magelang Sigit Widyonindito dan Rektor UNNES Prof Dr Fathur Rokhman, di kompleks Gelora Sanden, Selasa (26/1).

”Pemkot Magelang memerlukan pendampingan dari UNNES untuk membantu proses penyusunan kebijakan seperti penyusunan rancangan dan kajian, pelaksanaan penelitian, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta pengawasannya,” imbuh Sigit.

Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Termasuk juga kesesuaian dengan kebutuhan di daerah.

”Saya imbau pergunakan waktu dan manfaatkan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita bisa meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor UNNES Prof Dr Fathur Rokhman menuturkan, perjanjian kerja sama ini merupakan wujud terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (wid)

Sumber: