TAK TEGAS MAKA WABAH MELUAS

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Hanya dalam hitungan hari, sebaran wabah Virus Corona (Covid-19) sudah sampai di 31 provinsi. Realitas ini pun disampaikan Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mencatat 75 pasien dinyatakan sembuh dari covid-19, kemudian 122 meninggal dunia dan kasus positif bertambah menjadi 1.414 kasus. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Yusdiyanto Alam menyarankan agar Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat segera mengevaluasi strategi dan taktik penanganan wabah Covid-19. Dia menilai progres penanganan yang hampir dua bulan tidak terlihat menggembirakan. Dan wajar jika Presiden menyatakan kondisi ini dalam bahaya, sesuai dengan UU 194 Pasal 12. ”Terjadi keterlambatan Alat Pelindung Diri (APD), lalu koordinasi di tingkat daerah yang lemah, kesiapan fasilitas, termasuk tidak ada itikat baik dari wilayah dengan episentrum tinggi untuk melakukan langkah taktis dan cepat. Anda bisa cek, berapa ribu orang yang sekarang keluar dari Jakarta. Dan dikhawatirkan membawa virus itu,” terang Yusdiyanto lewat sambungan telepon, Senin (30/3). Dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara Universitas Lampung itu pun menilai langkah pemerintah untuk melakukan realokasi semua anggaran pembangunan di daerah (APBD, red) tak tuntas. Ini ditandai dengan buruknya itikat baik dari Pemerintah Daerah dalam menetapkan angka atau besaran anggara. ”Masih banyak daerah yang tidak mempublis informasi itu. Untuk apa kegunaannya dan apa yang dilakukan, sama sekali tidak nampak. Saya pun berharap, belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) ditiadakan. Corona tidak takut dengan alutista. Komitmen didedikasikan penanganan wabah Covid-19, harus jelas dan tegas,” paparnya. Para ekonom, sambung Yusdiyanto, telah mengkalkulasi hitungan-hitungan kebutuhan anggaran dalam menetralisir gejolak ekonomi. ”Tentu tidak hanya stimulus yang diberikan, saya berharap Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas UU APBN 2020. Agar roda regulasinya pas dan tidak menabrak. Ini fungsinya menguatkan potensi anggaran untuk penanganan wabah yang sekarang sudah masuk ke 33 Provinsi,” jelasnya Pemerintah, sambung dia jangan lagi berada di barisan pengimbau atau sekadar memberi info soal berapa yang sudah terinfeksi atau yang meninggal saja. ”Itu jatahnya tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, praktisi, akademisi. Ga teralalu penting. Sekarang actionnya, ada hasilnya tidak. Sekali lagi tolong bersikap tegas,” timpalnya. Pemerintah, lanjut dia, seharusnya mengurusi rumusan kebijakan dan alokasi anggaran lalu bagaimana diimplementasikan. Jika pemerintah akan menetapkan karantina wilayah, maka harus segera rumuskan pelaksanaannya dan siapkan alokasi anggarannya, serta siapkan infrastruktur penunjangnya karena akan banyak ekses yang muncul dalam setiap kebijakan seperti ini. ”Tolong digarisbawahi ya, hitung pula jaminan logistiknya, bagaimana keberlangsungan pelayanan umumnya, hingga akses informasi dan telekomunikasi bagi warga, apakah bisa bebas biaya atau tidak,” urai doktor jebolan Universitas Padjajaran, Bandung itu. Dan yang tidak kalah urgen, harus ditata pengaturan distribusi pada wilayah produksi yang vital seperti pabrik makanan, pertanian, peternakan sehingga jangan sampai dilupakan. ”Penanganan jalan dengan langkah tegas. Harga bahan pokok tidak melonjak, ini yang akan menimbulkan hal positif. Jangan setiap hari publik disuguhkan dengan angka-angka peningkatan penderita Covid-19. Sementara jumlah yang sembuh jauh dari itu. Ini kan lucu, wajar menimbulkan kepanikan, dan gejolak pasar,” timpalnya. Terpisah, Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Andre Rahadian meluasnya penyebaran Covid-19 ini dibarengi dengan jumlah relawan yang ingin membantu penanganan wabah tersebut untuk tidak meluas. Tercatat, sebanyak 8.763 orang telah terdaftar sebagai relawan, terdiri atas 1.901 relawan dengan kualifikasi medis dan 6.862 relawan dengan kualifikasi nonmedis.”Data terakhir relawan yang terdaftar di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hingga tanggal 29 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, ada 8.763 relawan,” kata Andre dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/3). Andre menjelaskan 8.763 orang tersebut merupakan relawan yang terdaftar dan terdata di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, belum termasuk relawan yang telah terdaftar di Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ”Data itu akan digabungkan dengan data relawan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sekitar 4.000 orang dan relawan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 15 ribu orang,” katanya. Menurut dia, prioritas pemanggilan dan pengerahan adalah para relawan medis yang akan dikumpulkan terlebih dulu oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan. Para relawan medis, kata dia, akan menjalani proses pelatihan, sertifikasi, dan memulai tugas saat ada permintaan dari rumah sakit-rumah sakit, baik RS rujukan maupun RS darurat yang ada di seluruh Indonesia. ”Relawan nonmedis yang akan menjadi prioritas berikutnya adalah relawan yang terkait dengan pengelolaan rumah sakit, distribusi logistik yang akan segera diaktifkan bersama dengan gugus tugas yang ada di BNPB,” katanya. Andre menyampaikan bahwa gugus tugas juga telah banyak menerima sumbangan untuk disalurkan, baik dalam bentuk dana maupun makanan dan minuman yang akan disampaikan kepada tenaga kesehatan yang ada di RS yang menjadi gugus terdepan penanganan Covid-19 demi menjaga kesehatan dan vitalitas. Selain itu, ia juga melihat banyaknya antusiasme dari berbagai kelompok masyarakat yang secara mandiri memberikan sumbangan alat pelindung diri (APD) maupun makanan kepada RS, baik secara kelompok maupun pribadi. ”Kami sampaikan bahwa untuk teman-teman yang melakukan kegiatan ini bisa menyampaikan, baik apa yang sudah dikerjakan maupun rencana pembagian atau donasi yang disampaikan untuk bisa mendaftar dan menginformasikannya melalui website BNPB,” jelasnya. Jadi, kata dia, semua bisa terdata secara baik dan bisa mengalokasikan sumber daya, baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang akan dikoordinasikan dengan BNPB secara tepat dan tidak mubazir, mengingat banyaknya bantuan yang sudah diberikan. ”Saya sampaikan sekali lagi terima kasih, bagi relawan yang sudah mendaftar akan kami kirimkan konfirmasi segera mungkin. Saya yakin kita bersama dalam menghadapi bencana ini, kita dukung tenaga medis, kita bantu saudara kita yang terdampak. Salam sehat dan salam tangguh,” katanya. Di tempat yang sama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menambahkan ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 129 kasus baru. Sehingga total menjadi 1.414 positif. Penularan di luar masih terjadi, kasus positif masih bertambah, saya mengingatkan kembali untuk jaga jarak,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin (30/3). Dari angka tersebut, pasien yang sembuh bertambah ada 11 kasus, sementara yang meninggal bertambah menjadi 8 kasus. Sebelumnya pada Minggu (29/3), tercatat 1.285 kasus positif Covid-19, 114 orang meninggal dan 64 orang sembuh. Data tersebut merupakan pembaruan yang dilakukan sejak Minggu (29/3) pukul 12.00 WIB, hingga Senin (30/3), pukul 12.00 WIB. Adapun rincian data positif Covid-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh lima kasus, Bali 19 kasus, Banten 128 kasus, Bangka Belitung satu kasus, Jogjakarta18 kasus, DKI Jakarta 698 kasus. Selanjutnya di Jambi dua kasus, Jawa Barat 180 kasus, Jawa Tengah 81 kasus, Jawa Timur 91 kasus, Kalimantan Barat sembilan kasus, Kalimantan Timur 17 kasus, Kalimantan Tengah tujuh kasus, Kalimantan Selatan lima kasus dan Kalimantan Utara dua kasus. Kemudian di Kepulauan Riau enam kasus, NTB dua kasus, Sumatera Selatan dua kasus, Sumatera Barat delapan kasus, Sulawesi Utara dua kasus, Sumatera Utara 13 kasus, Sulawesi Tenggara tiga kasus. Terakhir di Sulawesi Selatan 50 kasus, Sulawesi Tengah tiga kasus, Lampung delapan kasus, Riau tiga kasus, Maluku Utara dan Maluku masing-masing satu kasus, Papua Barat dua kasus, Papua sembilan kasus, serta satu kasus positif di Sulawesi Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan edaran cara membuat hand sanitizer yang sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Hand Sanitizer dalam hal ini merupakan antiseptik dalam bentuk cair yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan tubuh hidup. Salah satunya adalah kulit. Antiseptik dapat digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan permukaan kulit yang terluka, dan mengobati infeksi di rongga mulut. Ketua Tim Pakar Gugur Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangannya di Media Center Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa, hand sanitizer bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang telah direkomendasikan BPOM dari WHO. Adapun bahan-bahan tersebut meliputi etanol 96 persen, gliserol 98 persen, hidrogen peroksida tiga persen, dan air steril atau aquades. Dalam hal ini, penggunakaan hand sanitizer diharapkan tidak berliebihan karena dapat menimbulkan iritasi. ”Dalam rangka pencegahan Covid-19, penggunaan antiseptik seperti hand sanitizer dapat digunakan tetapi tidak berlebihan agar tidak menimbulkan iritasi kulit,” kata Wiku. Meski penggunaan hand sanitizer dianjurkan, namun mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir masih menjadi cara paling ampuh untuk membunuh virus. Apabila tidak terdapat sabun, hand sanitizer bisa digunakan. Dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran virus corona penyebab Covid-19 melalui berbagau langkah. ”Diantaranya adalah dengan menganjurkan kampanye mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan langsung mandi setelah beraktivitas di luar rumah,” tutup Wiku. (tim/fin/ful)

Sumber: