Tegas Soal Eks Kombatan ISIS

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai sudah tegas menolak kembalinya eks kombatan ISIS ke Tanah Air. Namun, dia menyebut tak mau memutuskan sendiri dan harus dibahas di rapat terbatas (ratas). Anggota Komisi I dari Partai NasDem Willy Aditya menyebut sikap Jokowi sudah tegas terhadap eks kombatan ISIS yang berasal dari Indonesia. Presiden jelas menolak. Seharusnya sikap tersebut harus dipahami seluruh aparat pemerintahan. \"Dengan mengatakan kita tidak memulangkan, itu kode keras. Itu menunjukkan bahwa secara politik beliau (Jokowi) clear bahwa ini tidak dipulangkan,\" katanya di Jakarta, Minggu (9/2). Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam menyikapi eks kombatan ISIS. \"Dalam mengambil Kebijakan tidak bisa berdasarkan angin. Walaupun itu tidak populer harus kita ambil,\" katanya. Dia mengatakan, saat ini merupakan momentum menunjukkan sikap Pemerintah terhadap terorisme. \"Kita harus punya sikap yang clear sebagai warga negara. Jangan kemudian ini dianggap sebagai tempat tumbuhnya terorisme,\" tegas dia. Dia menilai, WNI yang meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan ISIS diputuskan secara sadar. Karenanya mereka sudah bukan lagi WNI. \"Ketika mereka tidak bisa pulang. Biarkan mereka menjadi pencari suaka. Kalau nanti keputusan politik barang berbeda. Ketika itu terjadi mereka akan sadar. Publik akan melihat, dunia internasional akan melihat, bahwa ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main. Hal ini yang harus tegas,\" tegasnya. Senada diungkapkan Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo. Dia mengatakan partainya dengan tegas meminta pemerintah tidak memulangkan 660-an eks kombatan ISIS asal Indonesia. \"Negara tidak perlu memfasilitasi kepulangan mereka dengan alasan pokok menjamin rasa aman 250 juta warga negara Indonesia di dalam negeri. Mereka sudah mengkhianati dasar negara Pancasila dan menebar teror demi ideologi yang diyakini,\" katanya dalam keterangan tertulisnya. Jika diperlukan, pemerintah hanya memberikan pendampingan hukum untuk memenuhi kewajiban melindungi WNI di luar negeri. Namun di saat yang bersamaan tidak mengganggu rasa aman rakyat di Tanah Air. \"Malaysia, Singapura, Australia, dan sejumlah negara Eropa menolak memulangkan warganya yang sudah bergabung dengan ISIS. Mereka khawatir munculnya konflik horisontal, kesulitan mengumpulkan bukti untuk menindak mereka, serta risiko aksi terorisme di negara sendiri,\" ujarnya. Bahkan di sejumlah negara Eropa, dengan tegas menghapus kewarganegaraan bagi warganya yang bergabung dengan ISIS. Terpisah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan terkait pemulangan eks kombatan ISIS. \"Ini memang butuh waktu, tidak bisa Presiden serta merta mengambil keputusan, tahapan-tahapan harus dibuat, tahapan-tahapan itu mesti dilewati. Percayalah bahwa Pemerintah dan Presiden Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan melihat masalah ini,\" ujarnya. Dikatannya Presiden harus tetap cermat dalam memandang persoalan tersebut. Ada banyak aspek yang harus dilihat dan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan, seperti aspek regulasi, hukum, hak asasi manusia (HAM), agama, dan juga moral. Pemerintah, juga harus melakukan pengecekan terhadap para eks kombatan ISIS asal Indonesia. Sebab masih banyak yang belum terdata dan terkonfirmasi keberadaannya. \"Tentu mereka ini tidak hanya ada di Suriah, mereka ada di Lebanon, Filipina, Turki, dan lainnya. Yang terkonfirmasi sekitar 600 sekian, yang lebih itu sekitar 1.800 sekian orang yang tidak terkonfirmasi. Sebagai negara, sebagai Pemerintah tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu. Kalau mereka di sana, siapa yang akan memberikan jaminan di Tanah Air?\" kata dia. Karenanya, Ngabalin mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. \"Saya katakan ini kan nanti dibahas pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Pemerintah di dalamnya, kemudian nanti mereka akan membahas bersama-sama bersama Pak Wapres, karena keputusan akhirnya nanti ada pada Presiden,\" ujarnya. \"Presiden tidak boleh salah dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil Presiden adalah untuk memberikan keselamatan terhadap bangsa dan negara dan masa depan generasi kita,\" katanya.(gw/fin)

Sumber: