Waspada, Pola Hoaks dalam Pilkada Kian Berkembang

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Pola penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial (Medos) terus berkembang dalam penyelenggaran Pemilu. Pada Pilkada Tahun 2020 ini, polanya kian mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta masyarakat pengguna Medsos. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Stakeholder yang digelar oleh Bawaslu Purworejo di  Sulthan Café, Senin (2/11). Sosialisasi mengangkat tajuk “Peran Media dalam Menyukseskan Pilbup 2020” diikuti puluhan wartawan berbagai media serta pegiat Medsos di wilayah Purworejo. Kegiatan berlangsung interaktif menghadirkan 3 orang narasumber, yakni Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud, dan koordinator Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax (Mafindo) Farid Zamroni. “Jadi pola hoaks memang terus berkembang dan semakin ngeri,” kata Farid Zamroni. Menurutnya, pada Pilpres 2014 pola hoaks yang marak digunakan adalah menyerang partai. Pada Pilpres 2019 berkembang menyerang kandidat, penyelenggara Pemilu, dan penyelenggaraan Pemilu sendiri. Sementara untuk Pilkada 2020 ini, polanya kian kompleks dengan mengangkat isu-isu lokal menggunakan lebih banyak akun-akun palsu. Tingkat penyebaran hoaks juga kian massif mengingat pada Pilkada saat pandemi ini banyak pihak yang memanfaatkan Medsos. Baca juga 54 Peternak Ayam di Purworejo Terima Bantuan Pakan “Pilkada 2020 ini isunya sangat lokal. Walaupun pola yang dipakai mirip, menyerang antarpasangan calon. Tapi begitu nanti black campaign, di situlah para pembuat hoaks semakin pintar, main halus istilahnya. Ini yang perlu diwaspadai,” Farid menekankan bahwa hoaks tidak masuk kategori berita karena bukan fakta. Sementara untuk berita-berita valid hanya dapat diperoleh melalui media yang memiliki tingkat verifikasi tinggi. “Karena itu, di sini media massa dan teman-teman pegiat medsos ini sangat berperan penting.  Kalau media massa, pegiat Medsos, dan jajaran Bawaslu ini bisa bersatu, ini menjadi sebuah kekuatan dahsyat untuk mengawasi dan menyukseskan Pilkada,” bebernya. Amir Machmud mewanti-wanti agar awak media dan perusahaan pers dapat bekerja profesional dalam mengolah produk jurnalistik. Menurutnya, dengan pesatnya pertumbuhan media online saat ini ada kecenderungan media untuk lebih mengedepankan kecepatan ketimbang validasi dan keberimbangan berita. “Kecenderungan media online sekarang itu intens untuk memposting dulu, hak jawab kemudian. Janganlah hal-hal demikian ini kita lakukan. Hormati kepercayaan publik dengan budaya akuntabel, dengan disiplin verifikasi,” tegasnya. Terkait kepemiluan, Amir Macmud menyampaikan sejumlah rencana keterlibatan PWI. Menurutnya, beberapa tahun lalu PWI sempat memiliki Masyarat dan Pers Pemantau Pemilu (Mapilu), tetapi dalam perkembangannya harus berakhir. Belakangan atau tepatnya 26 Oktober lalu, PWI Jateng mendapatkan SK dari PWI Pusat untuk membuat Mapilu yang baru. Namun, masih perlu dilakukan rapat koordinasi lebih jauh untuk pelaksanaannya. \"Disini kami tentu akan berkolaborasi dengan para anggota PWI di daerah untuk menyukseskan kegiatan ini. Titik berat dari program ini ada pada sosialsasi dan penyikapan masalah yang berkaitan dengan intelektualitas dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu,\" terangnya. Sementara itu, Nur Kholiq menilai bahwa media massa dan pegiat medsos sebagai mitra yang sangat strategis bagi Bawaslu. Pasalnya, pengawasan Pilkada tidak dapat dilakukan sendiri oleh jajaran Bawaslu yang jumlahnya terbatas. “Jadi kami memang terus berupaya untuk menggandeng teman-teman media dan berbagai elemen masyarakat lain untuk melakukan pengawasan partisipatif, khususnya dalam penyelenggaraan Pilbup Purworejo 2020 ini,” tandasnya. (top)

Sumber: