SELAMAT! Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang Mendapatkan Nilai A

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES -- Pada tahun 2023, Kota Magelang berhasil mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 84,85 dengan kriteria A atau memuaskan. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) belum lama ini.

Prestasi yang diraih oleh Kota Magelang ini sangat membanggakan mengingat pada tahun 2022, IRB Kota Magelang hanya mencapai nilai 68,24 dengan kriteria B atau baik.

Namun demikian, dalam waktu satu tahun, Kota Magelang berhasil melewati kriteria BB dan A- dan langsung mencapai kriteria A.

BACA JUGA:Anggota Bawaslu Wonosobo Meninggal Jalankan Tugas Mencopot APK

Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, menyatakan bahwa penilaian pemerintah pusat terhadap Kota Magelang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah diterapkan dengan baik hingga tingkat unit terkecil.

Semua indikator penilaian telah terpenuhi, dan tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan karena Kota Magelang berhasil meningkatkan peringkat dari B menjadi A, melewati tahap BB dan A- terlebih dahulu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama dan kekompakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang," katanya.

BACA JUGA:Semrawut, Terlalu Banyak APK di Sudut Jalanan Kota Magelang, Warga: Lebih Efektif Pakai Cara Blusukan

Lebih jauh lagi, penilaian IRB ini tidak terlepas dari hasil reformasi birokrasi yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu hasilnya adalah berkurangnya angka kemiskinan, pengangguran, dan anak-anak yang tidak sekolah di Kota Magelang.

"Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik sesuai harapan kita," imbuhnya.

BACA JUGA:5 Sumber Mata Air di Magelang yang Punya Kandungan Mineral Tinggi dan Berkhasiat Buat Kulit Awet Muda

Kabag Organisasi Setda Kota Magelang, Wikan Kanugroho, menambahkan bahwa pencapaian ini tidaklah mudah.

Beberapa kebijakan strategis telah dilakukan, termasuk komitmen dari pimpinan daerah seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, jajaran OPD, dan ASN, untuk memperbaiki tata kelola birokrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: magelang ekspres