BK DPRD Temanggung Diminta Tegas Tegakkan Kode Etik, Sanksi Anggota Bolos Rapat

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID – Setelah Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib dan Kode Etik resmi disahkan pada Kamis, 17 April 2025, Badan Kehormatan (BK) DPRD diminta menunjukkan ketegasan dalam menjalankan aturan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Tunggul Purnomo, menegaskan pentingnya peran BK sebagai penjaga disiplin dan integritas lembaga.

Salah satu poin yang ditekankan adalah soal sanksi anggota dewan yang bolos rapat paripurna.

BACA JUGA:DPRD Temanggung Sahkan Tatib dan Kode Etik Baru untuk Jaga Integritas Dewan

BACA JUGA:Bupati Temanggung Ajak Seluruh Jajaran Pemerintah Apresiasi Guru PAUD

"Anggota yang tidak hadir dalam tiga rapat paripurna berturut-turut wajib dikenai sanksi. Meski sanksinya bisa bertahap, mulai dari teguran, namun ini tetap harus diterapkan," ujarnya.

Ia menambahkan, BK tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan.

"BK harus berani menjalankan kewenangan. Ini bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai kehadiran dewan hanya sekadar mengisi presensi," tegas Tunggul.

BACA JUGA:DPRD Temanggung Bentuk Alat Kelengkapan Dewan Baru

BACA JUGA:Bupati Temanggung Surati Presiden Prabowo: 900 Guru Masih Kurang, Pendidikan Terancam

Sementara itu, anggota BK DPRD Temanggung, Slamet Eko Wantoro, menyampaikan bahwa aturan terbaru ini sudah disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan aktual lembaga legislatif.

“Peraturan ini jadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat disiplin. Setelah ditetapkan, tanggung jawab penegakan ada pada BK,” kata Slamet.

Ia berharap, semua anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga sanksi atau teguran tidak perlu dijatuhkan.

BACA JUGA:DPRD Temanggung Sahkan Tatib dan Kode Etik Baru untuk Jaga Integritas Dewan

Sumber: temanggung ekspres