20.000 Warga Temanggung Terancam Kehilangan BPJS, DPRD dan Bupati Prihatin

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID – Kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan (SK) Mensos Nomor 80 Tahun 2025 menuai sorotan tajam di Kabupaten Temanggung.

Pasalnya, sekitar 20.000 warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kini terancam kehilangan haknya.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengurangan jumlah peserta BPJS ini.

BACA JUGA:Ahli Waris Eks Panwaslucam Gemawang Terima Santunan Rp42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

Menurutnya, fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan esensial, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami mendengar ada angka pengurangan sekitar 20.000 peserta untuk Kabupaten Temanggung dari BPJS nasional," ujar Yunianto, Sabtu, 14 Juni 2025.

Ia menekankan, pemerintah seharusnya meninjau kembali kebijakan ini agar tidak justru menyengsarakan rakyat kecil.

BACA JUGA:Upaya Serius BPJS Ketenagakerjaan Magelang Lindungi Peserta Jaminan Sosial

"Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini. Jangan sampai masyarakat tidak mampu justru menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak," tegasnya.

Sebagai bentuk langkah konkret, Yunianto menyatakan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama DPRD, untuk segera menyusun strategi antisipasi.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengalokasikan dana dari sumber lain, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

BACA JUGA:BPJS Kesehatan Hadirkan Duta Mobile JKN di RSUD Temanggung

“Kita harus bersama-sama memikirkan solusi. Jangan sampai warga miskin menjadi korban. Slot anggaran masih bisa kita upayakan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Temanggung Agus Setyawan, yang akrab disapa Agus Gondrong, juga menyampaikan keprihatinannya.

Sumber: temanggung ekspres