Unjuk Rasa, Mahasiswa Purworejo Tuntut Kasus Mini Zoo Diusut Tuntas

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Kerakyatan Purworejo melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Purworejo pada Kamis (4/9).

Para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswi, membawa berbagai tulisan antara lain Indonesia gelap dan usut mini zoo.

Selain itu mereka juga membawa bendera One Piece.

BACA JUGA:Kejari Purworejo Tingkatkan Kasus Dugaan Tindak Pidana Proyek Mini Zoo Rp9,4 Miliar ke Tahap Penyidikan

Mereka yang datang pada pukul 15.15 itu berasal dari berbagai elemen mahasiswa, sebagian besar adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Setelah berorasi beberapa saat, meraka ditemui oleh Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, Ketua DPRD Tunaryo, Kapolres AKBP Andri Setiano, Dandim Letkol Imam Purwoko, dan Danyon 412, Letkol Inf. Sahrul Ramadhan.

Kedua belah pihak pun berdialog dengan cara lesehan di depan Kantor Bupati.

BACA JUGA:Kapolres Purworejo Pastikan Wilayah Aman Jelang Aksi Unjuk Rasa Sopir Truk ODOL

Ketua Umum IMM Purworejo, Muji Arofah, bersama Sekretaris Umum IMM Purworejo, Saci Zikhruful Puspitasari, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan moral mahasiswa untuk mengawal demokrasi, menegakkan keadilan, serta memastikan pemerintah tidak abai terhadap aspirasi rakyat.

“Aksi ini adalah wujud kepedulian mahasiswa atas situasi nasional sekaligus bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi di Purworejo, khususnya terkait polemik Mini Zoo yang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, demonstran menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap demonstran, transparansi anggaran DPR, hingga penghentian tindakan represif aparat.

BACA JUGA:Bupati Purworejo: HUT ke-80 Kemerdekaan RI Momentum Kuatkan Kolaborasi yang Lebih Inklusif

Selain itu, IMM juga mengajukan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2025.

Poin-poin tersebut mencakup reformasi DPR dan partai politik, penguatan Komnas HAM, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga reformasi Polri dan TNI agar kembali fokus pada fungsi konstitusionalnya.

Sumber: purworejo ekspres