Ada Rente di Balik Impor Beras, Mau Ditaruh Dimana, Beras Impor ?

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Wacana impor beras yang akan dilakukan pemerintah mendapat kritik pedas. Disinyalir ada pemburu rente di balik rencana kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan banyak pemburu rente di belakang impor beras. Hal itu dikatakannya menanggapi rencana impor satu juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan. "Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," katanya, Minggu (21/3). Dia menyebut bahwa semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. Sebab Indonesia memiliki sumber pangan melimpah. Karenanya, sejak setahun terakhir partainya telah itu melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang. "Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," tegasnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang. Rencana kebijakan impor beras itu pun mengundang polemik. Bulog mencatat stok beras saat ini mencapai sebesar 869.151 ton. Stok itu terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Anggota Komisi IV DPR I Made Urip menyebutkan bukan impor beras yang harus dilakukan. Namun, langkah yang paling tepat adalah memperbaiki tata kelola beras untuk mendorong kedaulatan pangan dalam negeri. "Kondisi terkait beras di dalam negeri ini harus diubah dari hulu ke hilir," kata politisi PDI Perjuangan ini, Minggu (21/3). Menurut dia, dari sisi hulu, pemerintah harusnya mengoptimalkan bantuan kepada para petani. Salah satunya yang itu pengadaan mesin pengering. Sehingga ketika musim hujan, gabah yang dipanen petani bisa cepat kering. "Dengan begitu, penyerapan gabah petani dari Bulog juga akan tinggi sehingga memberikan kepastian dan nilai ekonomi bagi petani," katanya. Sementara dari sisi hilir, lanjutnya, pemerintah harus bisa mengatur sirkulasi beras di gudang Bulog. Beras harus berjalan. Sebab kondisi saat ini beras menumpuk. "Penyebabnya, karena program sosial sudah diubah menjadi bantuan pangan nontunai," katanya. Meski begitu, dia mendorong agar beras yang menumpuk di gudang Bulog dikeluarkan. Misalnya dioptimalkan untuk beras kesejahteraan rakyat di antaranya bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. "Jadi kalau sekarang importasi lagi, dimana ditaruh? Beras itu kan harus dipelihara, maintenance dijaga betul supaya berkualitas, tidak busuk dan berkutu," tegasnya. Dia juga menilai rencana impor beras juga tidak tepat dilakukan karena produksi beras sedang surplus. Begitu juga apabila kondisi sedang tidak surplus, impor bisa dihindari dengan cara pengadaan harus dilakukan di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton. Jumlah itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 sebesar 11,46 juta ton. Sementara itu, data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton. Stok itu terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Adapun CBP minimal sebesar 1,5 juta ton. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang. Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menjamin impor beras tak akan menghancurkan petani Indonesia. Apalagi memang belum ada impor beras. "Saya jamin tidak ada impor beras ketika panen raya, dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan petani. Karena memang belum ada impor," ujar Lutfi dalam keterangannya, kemarin (21/3). Dia menjelaskan impor dikeluarkan untuk berjaga-jaga karena stok beras di Bulog sudah mulai menipis. Saat ini, stok beras ada 800 ribu ton, 300 ribu di antaranya hasil impor pada 2018 yang mutunya sudah menurun. "Berarti Bulog itu stoknya seperti bisa dihitung hanya mungkin tidak capai 500 ribu," tuturnya. Setidaknya, kata dia, Bulog perlu cadangan beras mencapai 1 juta ton untuk melakukan operasi pasar dengan kuota 80 ribu ton per bulan. Sementara daya serap Bulog tengah menurun, di mana serapan baru sekitar 85 ribu ton gabah sejak Januari 2021. "Ini kita bicara iron stok. Kalau sudah memenuhi, tidak Impor. Saya bukannya menakut-nakuti. Koefisiennya banyak sekali, kalau ada apa-apa bapak dan ibu menyalahkan saya," pungkasnya. (din/fin)