Cegah Korupsi, Pemkab Temanggung Teken MoU dengan  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG – Sehebat apapun sistem yang dibangun dalam keuangan, namun jika ada kongkalikong dan permainan serta niat jelek di dalamnya untuk kepentingan pribadi pasti akan terjadi korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaiman Sah SE usai Penandatanganan MoU antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan juga Penyerahan Piagam WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018, di Pendopo Pengayoman, Senin (18/11). “Jadi meskipun sudah mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam sistem keuangannya, peluang korupsi tetap ada,” katanya. Bahkan Ia mengatakan, penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI bukan jaminan tidak ada korupsi di tubuh pemerintahan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Baca juga Bawaslu Jateng Apresiasi Festival Soreng di Magelang, Kampanyekan Anti Politik Uang Sebab lanjutnya, penghargaan WTP ini diberikan untuk sistem tata kelola keuangan yang sudah memenuhi standar pemerintahan. Sehingga sistem tata kelola keuangan yang berjalan sudah bagus sesuai dengan standar yang berlaku. “Makanya di beberapa daerah itu ada yang hari ini mendapatkan penghargaan WTP, besoknya kena OTT (operasi tangkap tangan),” katanya. Sebenarnya lanjut Sulaiman, sistem semakin bagus dibangun maka akan semakin menutup ruang-ruang kemungkin adanya peluang untuk mendulang kepentingan pribadi. “Bangun sistem chek and balance saling menguji. Tidak itu bukan berarti setelah menerima WTP tidak ada, tapi jelas tujuannya untuk pemerintah, pemerintah yang bersih,” terangnya. Namun ketika ditanya saerah mana saja yang sudah menerima penghargaan WTP, namun di kemudian hari ada pejabat yang terlibat OTT, ia mengatakan sudah ada banyak cari saja di internet. Ia menerangkan melalui tata kelola yang sudah terstandar dan sistem bagus diharapkan dapat menutup ruang kemungkinan adanya korupsi. Pemerintah sendiri terus meningkatkan daya upaya untuk memberantas korupsi, di antaranya revolusi mental, pembangunan sistem budaya dan nilai-nilai. Baca juga Masuk Semua Kategori, Kota Magelang Borong Penghargaan RKCI 2019 Terkait nota kesepahaman yang ditandatangani itu merupakan kerangka dasar sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Disebutkan, di Indonesia dari sekitar 435 Pemda, 95 persennya sudah meraih WTP. Mereka yang WTP ini sebenarnya juga ada reward berupa uang, yakni dana intensif daerah yang diberkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Daerah tidak hanya akan menerima penghargaan berupa piagam saja, tapi juga akan menerima dana intensif, tentunya untuk peningkatan keejahteraan,” katanya. Sementara itu, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, penghargaan WTP ini diperoleh karena kerja keras semua jajaran pemerintahanan. WTP yang diterima kali ini merupakan WTP yang ke tujuh. “Opini WTP untuk laporan keuangan Tahun 2019 dengan meningkatkan semangat kerja kedisiplinan kejujuran dan tanggungjawab yang tinggi agar dapat mewujudkan hasil yang maksimal guna terwujudnya laporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu. Pastinya ke depan akan semakin diperbaiki lagi,” tandasnya. (set)