Dana Perlindungan Sosial Sulit Pulihkan Daya Beli

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Meski pemerintah telah menambah alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasipnal (PEN) tahun 2021 menjadi sebesar Rp627,9 triliun, ekonom menilai belum bisa memulihkan daya beli masyarakat. Untuk program perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp619 triliun. Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Bansos Tunai 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ekonom INDEF Dzulfian Syafrian menyampaikan pesimistis dana perlindungan sosial akan mendorong konsumsi masyarakat. Apalagi, kata dia, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dihilangkan. Padahal, tahun lalu dialokasikan sebesar Rp29,7 triliun. Di sisi lain, Dzulfian menyoroti program Kartu Prakerja. Ia menilai, Kartu Prakerja tidak akan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga, menurut dia, pemerintah tidak serius untuk fokus untuk mendorong daya beli masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. \"Misalnya dulu (2020) ada subsidi gaji, yang saya suka adalah datanya jelas, enggak bisa disunat karena langsung ke rekening dan itu orang-orang yang membutuhkan, yang notabene gaji di bawah Rp5 juta,\" ujar Dzulfian kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/2). Senada dengan Dzulfian, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berharap agar bantuan sosial dalam upaya pemulihan ekonomi, bisa difokuskan kepada kelas ekonomi menengah ke bawah. Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan, di masa pandemi Covid-19 omzet pemilik usaha Warteg menukik tajam hingga 80 persen. Tahun 2021, ia berharap bansos dalam bentuk apapun bisa diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah. \"Ya kalau masyarakat menengah ke bawah enggak punya uang, tentu UKM-UKM seperti kami, nanti siapa yang beli. Kita berharap Bansos jangan dikurangi, agar daya beli masyarakat tetap ada,\" ujar Mukroni kepada FIN, kemarin. Sebagaimana diketahui, Bansos PKH 2021 ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya, dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara. Adapun Bantuan Subsidi Tunai (BST) menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun. (git/din/fin)