Dijadwal Ulang, Dialog Gempadewa Vs Ganjar Terkait Wadas Belum Ada Komunikasi Formal

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.COM - Rencana dialog terbuka antara warga kontra tambang Desa Wadas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) yang sedianya akan digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta akhir Maret lalu ternyata urung dilaksanakan karena berbagai hal. Kepala Divisi Advokasi LBH Jogjakarta, Julian Dwi Prasetya mengatakan, Gempadewa belum pernah berkomunikasi secara formal dan belum pernah mengeluarkan surat undangan debat terbuka secara resmi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Adapun surat perihal debat terbuka tertanggal 25 Maret 2022 dari Gempadewa kepada Ganjar Pranowo yang telah beredar itu belum final dan masih berupa rancangan. \"Surat tersebut juga belum dibubuhi tanda tangan ketua Gempadewa dan stempel resmi dari Gempadewa,\" katanya, Senin (4/4). Julian menambahkan, Gempadewa memang berencana melakukan debat terbuka dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namun rencana teknis debat terbuka ini masih berupa rancangan dan masih dalam tahap pendiskusian antara Gempadewa, tim ahli/akademisi, dan tim pendamping Gempadewa. Gempadewa secara organisasi juga belum menentukan waktu, tempat, dan topik yang akan dibahas dalam forum debat terbuka tersebut. \"Ganjar Pranowo sebagai pejabat publik terlalu berlebihan dalam merespon surat yang entah dari mana ia peroleh tanpa memastikan keabsahan surat tersebut. Sekali lagi, Gempadewa belum pernah mengeluarkan surat ajakan debat terbukasecara formal kepada Ganjar Pranowo,\" katanya. Menurutnya, Gempadewa juga tidak pernah secara formal membatalkan rencana debat terbuka sebagaimana yang disayangkan Ganjar Pranowo dalam beberapa kanal media online beberapa waktu lalu. Dengan sudah banyaknya sumbangsih para akademisi melalui bedah amdal dan eksaminasi putusan pengadilan kasus Wadas pihaknya juga tidak bermaksud mengajak akademisi berdialog dengan Ganjar Pranowo. \"Sejauh-ini tidak ada respon apapun dari Ganjar Pranowo terhadap bedah amdal dan eksaminasi putusan tersebut, sehingga kami mendesak Ganjar Pranowo dengan tim ahlinya untuk dapat merespon hasil bedah amdal dan eksaminasi putusan tersebut terlebih dahulu,\" kata Julian yang juga Pendamping hukum Gempadewa ini. Julian menambahkan rencana debat terbuka dengan Ganjar Pranowo semata-mata untuk mempertegas perjuangan Gempadewa dalam mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan dan kelestarian alam Desa Wadas. Bukan untuk mendengarkan sosialisasi dari Ganjar Pranowo terkait rencana pertambangan dan perusakan Desa Wadas. Sementara itu Siswanto salah satu Anggota Gempadewa menambahkan, Beberapa tuntutan yang tidak direspon oleh Ganjar Pranowo diantaranya Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener. \"Menolak segala bentuk eksploitasi alam terkhusus di Desa Wadas dan Menolak segala bentuk Intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terkhusus warga masyarakat Desa Wadas,\" katanya. Sementara itu untuk jadwal dialog selanjutnya masih akan dirumuskan kembali oleh Gempadewa dan beberapa unsur terkait. \"Masih tahap persiapan,\" tutupnya. (luk)