DPR RI Dorong Pemerintah Stop Impor Bawang Putih, Temanggung Support 25 Persen Kebutuhan Indonesia

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG - Tingginya potensi bawang putih di Temanggung khususnya dan Indonesia pada umumnya, membuat komisi IV DPR-RI akan mendorong pemerintah untuk menghentikan impor bawang putih. \"Ini baru di Temanggung, dari Temanggung ini mampu mensupport kebutuhan bawang putih sebanyak 25 persen,\" kata Ketua Komisi 4 DPR RI, Hasan Aminudin saat meninjau tanaman bawang putih di Desa Tlahab Kecamatan Kledung, Jumat (28/2). Ia mengaku akan mendorong pemerintah untuk menyetop impor bawang putih ke Indonesia. Pasalnya beberapa daerah di Indonesia sendiri memiliki potensi pertanian bawang putih yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan masyarakat indonesia. \"Komitmen komisi 4 akan membuat keputusan politik stop impor bawang putih karena lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih,” ungkap Hasan. Dirinya juga mengaku terus mendorong pemeritah daerah, provinsi dan kementrian untuk melakukan sinkroni anggaran guna mendukung pertaniaan bawang putih di Temanggung. \"Temanggung sendiri mampu mensupport kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen. Padahal hamparan lahan Indonesi yang cocok ditanami bawang putih sangatlah banyak sekali, contohnya di wilayah bromo sendiri ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih,\" terangnya. Jika disetiap kabupaten sendiri masing-masing mampu mensuport bawang putih mencapai 25 persen maka cukuplah empat daerah saja yang mampu mencukupi kebutuhan indonesia sehingga tidak perlu impor bawang putih. Baca Juga Keputusan KPU Digugat Bacalon Perseorangan, Slamet Riyanto Ajukan Sengketa ke Bawaslu \"Kekurangan bawang putih ini bisa saja disebabkan oleh permainan importir ataupun kekurangan stok bawang putih itu sendiri. Pandangan saya memang dua-duanya,\"terang politisi NasDem tersebut. Sementara itu, terkait masalah kelangkaan pupuk dibeberapa daerah salah satunya di Kabupaten Temanggung merupakan masalah yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu. \"Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan diatas 2 haktar,\" ucapnya. Menurutnya isu tersebut dibuat agar tidak ada ketentuan pengetatan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk. \"Manakala itu dilakukan hambatan distributor ataupun agen pupuk, maka kami komisi empat akan melakukan evaluasi kepada distributor ataupun agen pupuk agar tidak dipercayai secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani,\" terangnya. Sementara itu Panggung Darojat, salah satu petani meminta agar pemerintah tidak mencabut subsidi pupuk, pasalnya pupuk menjadi kebutuhan pokok bagi petani. \"Jika subsidi pupuk dicabut secara otomatis harganya akan lebih mahal, harapan kami pupuk tetap bersubsidi dan pasokannya tetap terjaga dengan baik,\" pintanya. (set)