Impor Daging Sapi dan Kerbau 60 Ribu Ton di 2020

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA- Untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi, pemerintah akan membuka keran impor daging sapi dan daging kerbau di tahun depan. Impor daging sapi dan kerbau sendiri diperkirakan sekitar 60 ribu ton. Jumlah tersebut masih sama dengan tahun ini. \"Tadi sudah diputuskan, sementara untuk tahun 2020 ada rencana impor daging sapi dan kerbau 60 ribu ton,\" ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, di Jakarta, Kamis (26/12). Dia menjelaskan, 60 ribu daging tersebut berbentuk daging frozen atau beku untuk kebutuhan konsumsi. Sementara untuk kebutuhan industri, kuota impor daging sapi dibuka sebanyak 129 ribu ton. Sedangkan untuk sapi bakalan kuota impornya sebanyak 550 ribu ekor. Jumlah impor tersebut, kata Agung, baru sebatas penentuan kuota belum sampai penunjukkan importir. Selain itu, kuota bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini, kandidat eksportir baru dari Brazil dan Australia. Kedua negara itu harganya terbilang cukup bersaing. \"Kita masih pelajari. Namun yang jelas yang bisa menekan harga turun,\" ucap dia. Sementara itu, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengatakan, kebutuhan daging sapi pada 2020 diperkirakan melebar menjadi 294.617 ton dari defisit tahun ini sebesar 281.681 ton. Pelebaran defisit itu membuat pemerintah menambah kuota impor daging sapi dan kerbau tahun depan. Kondisi tersebut akan membuat target swasembada daging pada 2026 mendatang makin sulit dicapai. Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana mengatakan, program swasembada daging dengan berbagai program yang ditempuh tidak akan berdampak signifikan. \"Kekurangan daging akan meningkat terus. Jadi saya tidak yakin target swasembada daging sapi 2026 akan tercapai,\" ujar dia. Setiap tahun konsumsi daging sapi akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah populasi penduduk, meningkatnya daya beli, serta kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun produksi daging sapi dalam negeri dari tahun ke tahun tidak bergerak sekitar 4 persen. Tentu saja, angka tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri. Saran dia, pemerintah harus memperbaiki program swasembada daging sapi yang lebih realistis, namun terarah. Sebab cara pemerintah tidak sesuai dengan kondisi riil. Sebelumnya, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan Syamsul Ma\\\'arif mengatakan defisit daging lantaran pengusaha lokal maupun peternak belum mampu untuk memenuhi kebutuhan industri hotel, restoran, dan katering.(din/fin)