Istana Presiden Dibangun di Papua

JAKARTA - Indonesia akan membangun Istana Kepresidenan baru. Lokasinya bukan di Jakarta atau di Kalimantan Timur (Kaltim). Tetapi di Papua. Pembangunan istana merupakan satu dari 10 permintaan tokoh-tokoh Papua. Presiden Joko Widodo langsung menyanggupi membangun Istana Presiden di Bumi Cenderawasih tersebut. Pembangunan istana di Papua akan dimulai pada 2020 mendatang. \"Baik, mulai tahun depan ya, istana di bangun di Papua,\" kata Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9). Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo, menyatakan ada 10 permintaan tokoh Papua yang yang disampaikan langsung kepada Jokowi. Yaitu pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020. Selain itu, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua. Presiden juga diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua. Yang terakhir membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura. \"Kami menyumbangkan tanah seluas 10 hektare kepada negara untuk dibangun Istana Presiden di Papua. Presiden bilang istana akan dibangun dalam 5 tahun ini,\" kata Abisai. Mendengar hal itu, Jokowi mengaku sangat senang. Sebab, selama ini yang menjadi persoalan paling berat adalah pembebasan lahan. Dengan adanya sumbangan tanah itu, Jokowi menyanggupi pembangunan istana kepresidenan dilalukan mulai tahun depan. Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi setuju. Namun tidak bisa langsung lima. Kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu. \"Undang-undang mendukung ke arah pemekaran wilayah. Saya memang ingin usulan seperti ini dari bawah, bukan dari pusat terus,\" jelas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga setuju pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Terkait Palapa Ring, Jokowi menyatakan akan selesai akhir tahun ini. Sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti Jawa. Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, Jokowi juga sepakat. Tak hanya itu. Jokowi juga berjanji akan meminta BUMN besar menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan sarjana asal Papua. \"Untuk BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa. Kalau lewat prosedur kelamaan. Jadi dengan kewenangan presiden, maka saya akan gunakan agar bisa menerima sarjana asli papua yang baru lulus,\" imbuhnya. Pada tahun ini akan dibuka sekitar 1.000 lowongan bagi sarjana Papua yang baru lulus. Hal ini dilakukan agar sumber daya manusia asal Papua diberi kesempatan yang sama untuk bersaing. \"Sarjana dari Papua banyak yang pintar. Ada beberapa mahasiswa Papua yang kuliah di berbagai negara. Ada yang kuliah S1, S2, maupun S3. Saat saya ke California di Amerika, saya bertemu dengan 12 mahasiswa dari Papua. Di New Zailand dan Australia juga banyak. Mereka sangat pintar,\" terang Jokowi Indonesia, lanjut Jokowi, memerlukan banyak lagi sumber daya manusia yang pintar dan mumpuni untuk membangun Papua. Jokowi juga mengungkapkan keluhan sejumlah mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Kebanyakan mereka menanyakan akan bekerja dimana setelah lulus. \"Saya selalu meminta para mahasiswa itu kembali ke Papua. Membangun tanah kelahirannya agar lebih maju dan bisa bersaing dengan daerah lain,\" papar Jokowi. Bagian dari NKRI Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyebut Benny Wenda tidak berhak ikut campur masalah kedaulatan Republik Indonesia. Alasannya, Benny sudah bukan lagi warga Indonesia. Karena itu, dia tidak punya hak mengatur tanah Papua. Menurutnya, NKRI sudah final. Dia menyatakan tidak boleh ada kelompok lain yang mengutak-atik kedaulatan Indonesia. \"Tanah Papua adalah bagian dari NKRI,\" tegas Abisai. Seperti diketahui, Benny Wanda diduga kuat mendalangi aksi rusuh di Papua. Tujuannya agar itu tersebut bisa diangkat di forum Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dan Sidang Majelis Umum PBB pada 23 dan 24 September 2019 mendatang. Selain itu, Benny Wanda juga sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Dia kehilangan status kewarganegaraannya karena lima tahun berada di negara lain tanpa melapor ke otoritas Indonesia. Benny yang kini berada di Oxford, mendapat permanent resident dari pemerintah Inggris. Terpisah, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom meminta pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di Papua. Permasalahan mendasar yang harus diselesaikan, misalnya pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. \"Kelembangaan itu penting digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua,\" katab Gomar di Jakarta, Selasa (10/9). Menurutnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah membuat satu peta jalan menyelesaikan pembangunan di Papua. Namun pemerintah belum membuka diri terhadap hasil penelitian tersebut. Dia berharap, pemerintah mengikuti peta jalan tersebut agar permasalahan mendasar di Papua dapat segera diselesaikan. \"Peta jalan yang dibuat oleh LIPI sudah sangat bagus. Dari penelitian tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Seperti penyelesaian masalah HAM, pelurusan sejarah Papua, serta mengutamakan dialog,\" ucapnya. Selain itu, pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua tidak dapat diterima oleh semua pihak. Dia meminta aparat keamanan untuk mengikuti imbauan Presiden Joko Widodo. Yakni menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah di Papua. \"Presiden Jokowi berkali-kali bilang harus menggunakan pendekatan kultural. Tetapi kenyataan di lapangan tidak sejajar dengan itu. Jika pendekatan seperti itu dilakukan, akan terus melukai batin masyarakat,\" pungkasnya.(rh/fin)