Komisi A DPRD Akan Susun Road Map Kebijakan Pelayanan Publik

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo, Komisi A DPRD  yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan menyusun road map perda pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan setelah menggelar audiensi dengan forum masyarakat madani. Pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo dianggap masih cukup jauh dari harapan, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Bahkan belum lama ini pelayanan publik di kabupaten dingin ini mendapatkan rapot merah dari ombudsmen. Ketua Komisi A DPRD, Suwondo Yudistiro mengemukakan, masukan dari Forum Madani Wonosobo terkait dengan pelayanan publik membangkitkan semangat Komisi A untuk membuat road map perda pelayanan publik di Wonosobo. “Kami kira masukan terkait pelayanan publik dari Forum Madani Wonosobo cukup penting, dan kami respon, karena memang kondisinya seperti itu, paradigma pelayanan publik harus berubah,” katanya. Menurutnya, pelayanan publik merupakan hal yang penting. Bahkan untuk melihat pemerintah tersebut bekerja dan berkinerja dengan baik. Salah satu tolak ukurnya dengan melihat pelayanan publik yang dijalankan. “Kalau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah baik, bisa dipastikan kinerja pemerintahnya baik, namun sebaliknya, jika buruk, ya begitu pula kinerja pemerintah,” ujarnya. Suwondo mengakui pelayanan publik saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Baik itu pelayanan publik di bidang kesehatan, kependudukan, pendidikan, perijinan dan juga pelayanan di bidang yang lain. Baca Juga Masa Tenang, Tim Gabungan Bersihkan 11 Ribu Lebih APK “Kedepan kami akan perbanyak  gelar diskusi dengan kelompok masyarakat serta melakukan monitoring langsung ke lapangan,” katanya. Sementara itu, Koordinator Forum Madani Wonosobo, Eka Munfarida Irfiani mengemukakan, Forum Madani Wonosobo yang fokus mengawal isu pelayanan publik, khususnya pelayanan publik di bidang kesehatan, menggelar audiensi dengan Komisi A DPRD Wonosobo. “Pelayanan publik secara umum di Wonosobo masuk kategori kurang baik, dan mendapatkan rapot merah. Padahal pelayanan publik sejatinya merupakan tolak ukur kehidupan demokrasi, seberapa besar negara hadir melayani rakyat,” ungkapnya. Forum Madani Wonosobo terdiri dari organisasi masyarakat sipil (OMS), profesi, akademisi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya,kualitas pelayanan publik juga menjadi cerminan atas kinerja aparat sipil negara. Semakin buruk pelayanan yang diberikan kepada rakyat menunjukkan agenda reformasi birokrasi  yang diharapkan pemerintah pusat belum dijalankan secara sungguh-sungguh dan serius. “Memang sudah ada inovasi dari sejumlah OPD terkait pelayanan publik, namun adanya kekurangan  pada pelaksanaanya harus menjadi masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki,” pungkasnya. (gus)