New Habit Jangan Sampai Lahirkan Kluster Baru

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Tata cara interaksi fisik dan sosial yang baru atau yang disampaikan pemerintah pusat dengan bahasa New Normal atau oleh pemeritah daerah diterjemahkan sebagai new habit perlu dipersiapkan secara serius jika hendak diaplikasikan di Kabupaten Purworejo. Jangan sampai maksud baik pemberlakukan New Normal untuk menjaga produktivitas di tengah pandemi Covid-19 ini justru berujung petaka dengan lahirnya cluster baru yang membahayakan banyak orang. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Purworejo, HM Eko Susilo Wahyudi SIP, Jumat (12/6). Menurutnya, untuk merealisasikan kebijakan New Normal di daerah, pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, para ahli dan pakar untuk mempelajari labih dalam kondisi realitas masyarakat di lapangan. \"Rumusan protokol kesehatan di masa New Normal ini sangatlah penting di susun berdasarkan kearifan lokal di masyarakat. Jangan sampai intruksi pemerintah ini justru menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi ke semua lini agar protokol ini betul-betul diketahui oleh masyarakat luas,\" terangnya. Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya protokol yang sudah tersusun dan tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, baru dapat dipastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali. \"Contohnya protokol new normal di pusat pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah, kegiatan keagamaan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan lain yang mendatangkan kerumuman sangatlah dibutuhkan. Harapannya agar tidak muncul cluster baru nantinya,\" katanya. Pada bagian lain, Fraksi PKB juga meminta agar pemerintah daerah secara serius memperhatikan pemberdayaan UMKM yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah. Pada masa pendemi Covid-19 seharusnya UMKM bisa menjadi penopang perekonomian daerah. \"Namun, pada kenyataannya belum genap 4 bulan masa darurat Covid-19 sudah banyak pelaku UMKM mengalami gulung tikar. Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya lebih support kepada pelaku UMKM terlebih pada masa seperti sekarang ini,\" tandasnya. (luk)