Opini WTP Tidak Linier dengan Kesejahteraan Masyarakat

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Raihan WTP untuk ke delapan kalinya yang barus saja diraih Pemkab Purworejo harus dilihat dari dua sisi. Satu sisi boleh diberikan rasa syukur karena di situ menjadi bukti adanya keterbukaan administrasi dalam penggunaan anggaran. Di sisi lain juga tidak boleh selanjutnya dijadikan patokan untuk berpuas diri atau berbangga diri. Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Purworejo, M Abdullah menyebut jika raihan WTP itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. \"Angka kemiskinan di Purworejo masih ada di angka 11,5 persen atau masih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional. Jadi boleh dikatakan kalau WTP itu tidak selalu linier dengan kesejahteraan masyarakat,\" kata Abdullah. WTP juga memberikan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti atau disikapi oleh Pemkab Purworejo. Salah satu catatan yang diberikan adalah terkait Puskemas Maron di Kecamatan Loano. Di situ ditemukan adanya sebuah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan dalam penggunaan anggaran terhadap peraturan perundangan. Baca Juga Objek Wisata di Purworejo Bakal Dibuka dengan Pembatasan \"Ada nilai Rp500an juta sekian yang penggunaan anggarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu ada juga anggara senilai Rp350 jutaan yang tidak diyakini kebenarannya. Bisa dikatakan untuk nilai Rp350 juta itu ada potensi kerugian negara,\" tambahnya. Khusus bagi organisasi perangkat daerah atau OPD yang ditengarai melakukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan itu, Inspektorat haruslah bergerak dan melakukan pemeriksaan lebih detail. \"Perlu dilakukan semacam investigasi,\" katanya. Abdullah juga menyoroti tidak terpenuhinya pendapatan dari target yang telah ditentukan. Dia menyebut ada pos yang capaiannya hanya sekitar 60an persen. Terhadap hal tersebut perlu dilakukan pencermatan bersama dan dikaji. \"Jadi akan diketahui sebenarnya pemicu ketidaktertiban itu apa saja,\" tambahnya. Dari hasil pencermatan yang ada tersebut, Fraksi Nasdem menilai hal itu bisa dijadikan semacam evaluasi untuk menentukan besaran target di tahun berikutnya. Untuk itu, ada beberapa patokan yang harus dipegang bersama seperti disesuaikan dengan potensi yang ada,\" katanya. Untuk peningkatan pendapatan dari pos lain, Nasdem juga melihat diperlukan sebuah komunikasi intens. Ini untuk menyasar bantuan dari dana alokasi lain seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus atau dana bagi hasil lain dari Pemerintah seperti bantuan dari Provinsi. \"Selama ini bisa dilihat jika bantuan dari provinsi untuk Purworejo itu besarannya lebih kecil dari daerah lain. Ini kenapa, sebenarnya komunikasi yang dibangun itu seperti apa,\" kata Abdullah. (luk)