Plh Walikota Magelang Joko Budiyono Fokus Awasi PPKM Mikro

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Walikota Magelang, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Budiyono, mulai 17 Februari 2021, hari ini melalui SK No 131/0002748 tahun 2021. Selain Kota Magelang, 16 daerah lain se-Jawa Tengah juga turut ditunjuk Plh walikota/bupati dari ASN golongan tertinggi. Plh Walikota Magelang, Joko Budiyono mengatakan, pihaknya telah menerima SK Gubernur Jawa Tengah terkait penunjukkan Plh bupati/walikota di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, Plh berbeda dengan Pelaksana Tugas (Plt). Di mana Kota Magelang juga sempat dipimpin selama beberapa bulan oleh seorang Penjabat Walikota Magelang, pada tahun 2015 silam. Joko menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya Plh atau Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. ”Perbedaan mendasar antara Plh dan Plt, kalau Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Jadi Plh ini sifatnya hanya sementara saja,” kata Joko, Selasa (16/2). Baca Juga Hari Terakhir Bertugas, Walikota Sigit Widyonindito Resmikan RSM Dokter Yap Ia akan menjabat sebagai Plh Walikota Magelang sampai ada pelantikan walikota terpilih. Di satu sisi, Walikota Magelang, Sigit Widyonindito dan Wakil Walikota Windarti Agustina, purna tugas per 17 Februari. ”Pelantikannya (walikota dan wakil walikota) diundur. Plh ini sampai dengan nanti dilantiknya walikota terpilih. Kurang lebih 10 hari ke depan atau sampai tanggal 26 Februari, karena pelantikan akan digelar secara serentak di beberapa daerah secara virtual,” imbuhnya. Meski wewenangnya terbatas dalam menjalankan roda pemerintah, Joko menyebut tetap akan melanjutkan program yang telah berjalan. Terlebih soal penanganan Covid-19, seperti mengawal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah berjalan satu pekan ini. ”Selain itu juga masalah vaksinasi. Nanti akan tetap kita kawal, kita kontrol, supaya berjalan sesuai harapan, di tingkat keluarga, RT/RW, sampai kelurahan. Ke depan, kita upayakan status zona membaik, menjadi zona kuning, dan bahkan zona hijau lagi,” tuturnya. (wid)