Posisi Ketua MPR Belum Deal

JAKARTA - Perebutan kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024 masih terus diperdebatkan. Partai Golkar mengklaim sudah mendapat restu dari koalisi untuk menduduki posisi ketua. Namun, hal itu dibantah oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hingga kini, koalisi belum menyepakati soal parpol mana dan siapa yang akan jadi Ketua MPR RI. \"Semua yang ada di koalisi belum menyepakati untuk Golkar. Bukan tidak ya, tapi memang belum,\" ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Ia menyebut, belum pernah ada pertemuan secara langsung antara partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membahas pimpinan MPR. Arsul mengaku tidak masalah jika kursi Ketua MPR diberikan kepada Golkar. \"Sampai dengan hari ini memang belum ada pertemuan secara multilateral di mana lima partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang ada di parlemen itu duduk bersama-sama kemudian membahas siapa yang akan menjadi Ketua MPR dan siapa yang wakilnya. Kalau pada akhirnya nanti disepakati finalnya untuk Golkar, nggak ada masalah,\" tambah Arsul. Menurutnya, ada kemungkinan pembahasan pimpinan MPR akan dilakukan di sela-sela Kongres PDIP ke-5 di Bali yang akan digelar pekan ini. \"Barangkali itu secepatnya. Nanti setelah Kongres PDIP di Bali. Atau mungkin di sela-sela kongres kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan dibicarakan. Karena Pak Jokowi juga akan hadir,\" ucapnya. Terkait penyusunan paket pimpinan MPR, lanjut Arsul, juga belum dibahas. Hal itu baru akan dibicarakan bersama Jokowi. \"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk Pak Jokowi. Karena kalau bicara sistem paket pimpinan MPR, tidak akan terlepas juga dengan bicara paket pada alat kelengkapan dewan yang ada di DPR, di komisi-komisi dan badan-badan. Kalau nggak salah jumlahnya 80-an. Tentu kemudian dibundling di paket dengan yang ada di situ,\" terangnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan partai yang dipimpinnya mendapatkan jatah kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Sementara kursi Ketua DPR menjadi milik PDIP. Menanggapi perebutan kursi pimpinan MPR, analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pertarungan sangat tergantung pada peta koalisi dan lobi partai. \"Pemilihan pimpinan MPR RI dengan sistem paket ini banyak diwarnai lobi dan kompromi tingkat tinggi dari partai politik,\" kata Pangi di Jakarta, Selasa (6/8). Menurutnya, dengan demikian maka pertarungan rebutan kursi ketua MPR RI ini sangat bergantung pada kekuatan koalisi partai pengusung paket pimpinan MPR RI. Berdasarkan tata tertib, paket pimpinan MPR RI berisi lima nama. Yakni satu ketua dan empat wakil. Paket pimpinan MPR RI berasal dari empat partai politik plus satu dari DPD. Kemungkinan besar akan ada dua paket pimpinan MPR RI. Misalnya paket A dan paket B. Dari kedua paket tersebut masing-masing ada satu nama dari DPD. \"Artinya, partai politik atau koalisi akan melakukan lobi dan kompromi. Tujuannya mendapatkan dukungan suara lebih banyak,\" paparnya. Menurut Pangi, ada beberapa nama yang mulai disebut-sebut akan diusulkan partainya untuk diusung menjadi ketua MPR dalam paket pimpinan MPR RI yakni, Ahmad Basarah (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB), Lodewijk Freidrich Paulus (Partai Golkar), Arsul Sani (PPP), dan Ahmad Muzani (Partai Gerindra Gerindra). Paket pimpinan MPR RI akan dipilih setelah anggota DPR RI dilantik pada awal Oktober 2019, karena anggota MPR RI adalah anggota DPR RI plus anggota DPD RI. Gerindra Berharap, PKS Realistis Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyatakan sangat wajar kalau partainya memperoleh posisi kursi Ketua MPR RI. Sebab, secara elektoral menempati urutan kedua di Pemilu 2019. Dia mengatakan, Partai Gerindra saat ini terus aktif melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain dan kelompok DPD RI. Tujuannya meraih posisi Ketua MPR RI. \"Saat ini masih banyak waktu untuk melakukan komunikasi politik. Karena pemilihan Pimpinan MPR dilakukan awal Oktober 2019. Sehingga masih ada waktu dua bulan untuk melakukan penjajakan. \"Saya menilai ini masih dalam taraf komunikasi politik mencari kesesuaian dalam menentukan nanti apakah paket atau kita bermusyawarah,\" ujar Fadli. Menurut dia, bisa saja terjadi komunikasi-komunikasi yang menghasilkan berbagai kesepakatan. Namun, semuanya masih dalam tahap penjajakan. Pada kesempatan lain, PKS mengaku realistis dalam mengincar posisi kursi Ketua MPR. Namun, PKS akan mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, secara logika, jika ingin ikut paket, PKS harus bersama pemerintah. Jika tidak, bersama pemerintah, artinya tidak punya paket. \"PKS realistis saja. Kami nggak ada masalah,\" kata Presiden PKS Sohibul Iman. Dia menyatakan belum ada pembicaraan dengan partai lain soal paket pimpinan MPR. Menurutnya, pembicaraan itu hanya dilakukan antarpartai yang berebut kursi pimpinan MPR. Pembicaraan soal paket pimpinan MPR, juga tidak dilakukan antara PKS dengan Gerindra dan PAN. Namun, dia mengaku pernah ada pembicaraan tersebut sebelum koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibubarkan. (yah/fin/rh)