Seluruh Fraksi DPRD Wonosobo Setujui LKPJ Bupati 2019

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO - DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ bupati tahun 2019. Mayoritas fraksi yang ada di gedung DPRD menerima, namun dengan berbagai catatan. Paripurna digelar dengan pembatasn jarak dan vicom. Dari Fraksi PDI Perjuangan, Lukman Latif mengemukakan, berbagai program telah direncanakan pemerintah. Namun demikian, walaupun dilihat dari sisi penyerapan anggaran sangat tinggi akan tetapi belum mampu menimbulkan dampak pada penurunan angka kemiskinan dan  indikator makro seperti peningkatan indek pembangunan manusia, angka harapan hidup dan angka harapan sekolah. “Pemerintah harus mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk menjawab problematika kemiskinan di                Kabupaten Wonosobo. Apalagi dalam situasi saat ini adanya pandemi covid-19,  dimana  Kabupaten  Wonosobo  sudah  masuk salah satu daerah zona merah di Jawa Tengah tentunya mempunyai potensi meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan lebih serius,” katanya. Selain itu, infrastruktur tetap dan terus menjadi  problematika bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo,  dimana  masih  banyak  program tidak mencapai target. Hal ini bisa terlihat dari serapan anggaran dalam urusan pekerjaan umum  dan penataan ruang dengan serapan anggaran yang tinggi, yaitu sebesar 93,49%. Namun  demikian  dari  28  indikator  hanya  terdapat 7 indikator yang tercapai dan 19 indikator  belum  atau  tidak  tercapai. “Tingkat serapan  yang sangat tinggi hanya mencapai target indikator dengan nilai sangat rendah  yakni  25%  sehingga perlu bagi pemerintah untuk lebih fokus mencari permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut. Sehingga, setiap program yang direncanakan akan terfokus pencapaian target  indikator yang ditetapkan,” katanya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang lebih maksimal akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi. Di mana akan berdampak terhadap kenaikan pendapatan rakyat dan penyerapan tenaga kerja serta akan menunjang iklim investasi yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang maksimal akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia, termasuk ke tujuan wisata. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, melalui jubirnya, Anto mengemukakan, LKPJ cenderung tidak fokus pada perbandingan antara target capaian di RKPD dengan capaian di LKPJ. Seharusnya narasi tersebut menceritakan tentang capaian indikator urusan tersebut, apakah dibawah target atau melebihi target. Selanjutnya dianalisis mengapa under target atau over target. Adapun permasalahan dan solusi yang ditampilkan dalam bentuk tabel di bagian bawah cenderung tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya. “Terkait hal tersebut, kami Fraksi Partai Golkar menilai perlu adanya keseriusan pemerintah untuk segera melakukan perbaikan sehingga bisa segera mengatasi kendala tersebut. Di sisi lain, kami juga mencatat, ada 5 hal mendasar, yang menjadikan sisi perencanaan maupun pelaksaan serta evaluasi belum optimal dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya Menurutnya, lima hal tersebut meliputi penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan aturan perundang-undangan yang kerap mengalami perubahan, belum adanya sistem yang terintegrasi, baik alat maupun SDM, perubahan organisasi perangkat daerah yang baru, masih lemahnya regulasi yang disusun pemerintah daerah dan di semua organisasi perangkat daerah belum ada “job description” yang jelas dan terukur. (gus)