Tak Berani Ungkap Mafia Minyak Goreng, Mendag Lutfi Harus Mundur atau Dicopot

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membatalkan janjinya untuk mengumumkan tersangka mafia minyak goreng. Padahal pada pekan lalu, Mendag Lutfi sesumbar telah mengantongi nama-nama mafia minyak goreng yang telah meresahkan masyarakat. Dia bahkan berjanji akan ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng pada Senin (21/3). Pembatalan itu, sejalan dengan Polri mengaku belum mengagendakan akan merilis atau mengumumkan tersangka mafia minyak goreng pada, Senin kemarin. Pada sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dugaan mafia minyak goreng yang disampaikan Lutfi. Kondisi tersebut, bagi Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan adalah suatu ironi. Pasalnya, niatan Lutfi untuk membuka tabir mafia minyak goreng urung terjadi. \"Selesai sudah. Sesumbar ungkap mafia, disangkal Bareskrim, disangkal Rachmat Gobel dari Nasdem. Ditodong KPPU minta data mafia,\" cuit Anthony di akun Twitter pribadinya, Rabu (23/3). Dengan serangan kanan kiri pada upayanya membuka tabir mafia, Anthony menyarankan agar Lutfi memantapkan langkah dengan mundur dari kursi kabinet. \"Apes. Tidak berdaya. Terpojokan dari semua sisi, kalah lagi sama mafia. Mundur saja, lebih terhormat,\" pungkasnya Presiden Joko Widodo harus berpikir cepat dan tepat agar kabinet bisa berjalan dengan baik. Permasalahan tata kelola distribusi dan penetapan harga minyak goreng seharusnya sudah cukup untuk menjadi pijakan Jokowi mengevaluasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira minta Presiden Joko Widodo harus berpikir cepat dan tepat agar kabinet bisa berjalan dengan baik. Permasalahan tata kelola distribusi dan penetapan harga minyak goreng seharusnya sudah cukup untuk menjadi pijakan Jokowi mengevaluasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Dia menjelaskan bahwa fungsi dari Mendag adalah melakukan pengawasan tata niaga. Tapi yang terjadi Mendag justru “mengakui kekalahan” melawan mafia di hadapan parlemen. \"Mendag harus dievaluasi oleh presiden. Karena, kegagalan untuk mengatur harga dan mengatur kelancaran distribusi minyak goreng ini membahayakan perekonomian,\" ujar Bhima. Bhima memprediksi, harga minyak yang tak bisa dikontrol Mendag lantaran pencabutan harga eceran tertinggi (HET) merupakan satu bagian dari ketidakefektifan kinerja. \"Jadi sebaiknya Menteri Perdagangan ini fungsinya jelas, melakukan pengawasan terhadap tata niaga, pengawasan terhadap kelancaran barang. Tapi kan dilanggar fungsi-fungsi ini. Sehingga menteri itu seakan enggak punya power,\" katanya. \"Jadi harapannya ada reshuffle lah, ada pergantian,\" demikian Bhima. (rmol/me)