Tim Transisi Mulai Sinkronasi RPJMD Kota Magelang 2021-2026

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Tim transisi yang dibentuk dr Muchammad Nur Aziz dan KH Mansyur di Kota Magelang mulai tancap gas. Program-program yang semula tertuang dalam visi dan misi calon walikota dan wakil walikota Magelang tersebut mulai disinkronisasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang tahun 2021-2026. Ketua Tim Transisi calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang, dr Nur Aziz-KH Mansyur, Eny Boedi Oerbawati mengatakan, tim transisi terdiri dari Fraksi DPRD Kota Magelang, Akademisi, dan Tim Relawan. Tugasnya yaitu mengomunikasikan dan membedah visi misi pasangan calon walikota dan wakil walikota Magelang terpilih, untuk kemudian diterjemahkan di dalam RPJMD. ”Visi dan misi pasangan calon ini kan sudah jadi janji politik. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang sebelumnya telah menyelesaikan RPJMD teknokratik. Nah, tugas kami menyelaraskan, sinkronisasi dengan birokrasi antara RPJMD teknokratik dengan visi misi, supaya program ini tidak hanya janji palsu, tapi juga diimplementasi,” kata Eny, Selasa (2/2). Menurutnya, janji saat kampanye lalu harus disematkan dan terdaftar dalam penyusunan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026. Eny menyebut, batas waktu penyelesaian RPJMD ini adalah 6 bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota Magelang yang baru, dilantik. ”Jadi RPJMD ini direncanakan masanya sampai lima tahun ke depan. Tidak terpengaruh dengan masa tugas walikota dan wakil walikota,” tuturnya. Baca Juga Dandim Purworejo Resmikan Dua RTLH Lansia Akademisi dari Universitas Tidar (Untidar) itu menambahkan, secara prinsip antara RPJMD teknokratik dengan visi misi pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Magelang, dr Aziz-KH Mansyur tidak ada perbedaan yang mendasar. Hal ini karena saat penyusunan visi dan misi Paslon juga mengacu pada RPJMD teknokratik yang dibentuk Bappeda, sebelum masa pendaftaran paslon dibuka KPU. ”Membuat visi dan misi paslon itu tidak asal-asalan, karena tetap dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Menengah Provinsi Jawa Tengah, dan standar lainnya,” ucapnya. Terkait rencana program kebijakan dr Aziz-KH Mansyur berupa Rp30 juta per tahun tiap RT, Eny menyebut, klausul ini juga akan disematkan dalam RPJMD. ”Sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Rp30 juta per RT bisa dibedah misalnya lewat pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, kesehatan, dan kegiatan yang lainnya. Jadi perlu dipahami bahwa ini bukan cash money, tetapi dana itu digunakan untuk program-program tingkat RT,” tuturnya. Eny menjelaskan dari hasil pengamatannya, Kota Kediri dan Bontang sudah mempraktikkan kebijakan pemberian dana RT. Di dua daerah itu pula, telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) untuk merealisasikan kegiatan pembangunan tingkat RT, seperti pemberdayaan masyarakat, kesehatan, dan infrastruktur. ”Mekanismenya sama, lewat musyawarah tingkat RT dipandu melalui kelurahan masing-masing. Misalnya tahun pertama kegiatan infrastruktur dulu, lalu dilanjut tahun berikutnya pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Jadi bukan dana gaji bagi ketua RT, itu salah besar,” tandasnya. Sementara itu, calon Walikota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz menuturkan, tim transisi dibentuk untuk melakukan sinkronisasi dengan kalangan birokrasi. Ia berharap, visi dan misi yang telah dirancang nantinya bisa meningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. ”Mudah-mudahan RPJMD yang masih disusun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita ingin menjalankan program dana Rp30 juta per RT yang nanti sasaran utamanya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara umum, supaya bahagia,” terangnya. Menurut Aziz, yang paling realistis, penggunaan dana RT ini adalah untuk memulihkan perekonomian daerah yang mengalami resesi di tengah pandemi Covid-19. Ia pun menargetkan, kondisi ekonomi secara makro bisa bangkit, mulai dari tatanan terkecil yakni tingkat RT se-Kota Magelang. ”Kita akan dorong peningkatan 1.500 UMKM. Kalau ini terwujud, minimal di tiap RT itu ada dua UMKM, yang secara tidak langsung mampu menumbuhkan geliat perekonomian daerah,” ucapnya. Turut hadir di acara sinkronisasi penyusunan RPJMD 2021-2026 Kota Magelang di Hotel Atria Magelang itu, antara lain Tim Transisi, kalangan tokoh dari partai pengusung, Tim Relawan dr Aziz-Mansyur, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Magelang. (wid)