Yuli Hastuti , Program Tak Bermanfaat bagi Rakyat Harus Dihapus, Masa Musrenbang Purworejo Ditutup

PURWOREJO, PURWOREJO EKSPRES,COM - Para kepala perangkat daerah harus memiliki mindset money follow program (kebijakan penganggaran menyesuaikan dengan program), yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program-program dan kegiatan yang tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat, serta mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, harus dihapus atau dihilangkan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH, saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023, di Pendopo Kabupaten Purworejo, Kamis (24/3). Menurut Wabup, dalam proses perencanaan, kita harus memperhatikan dan belajar dari pengalaman saat ini dan tetap memiliki tanggung-jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan. Utamanya dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu “Purworejo Berdaya Saing Tahun 2025”. \"Usulan program/kegiatan harus lebih fokus, inovatif, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan terukur,\" ungkapnya. Pihaknya berharap agar hasil Musrenbang ini benar-benar dapat diimplementasikan ke dalam tataran empirik guna mewujudkan pembangunan. \"Artinya pendekatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo mengedepankan aspek perencanaan dari bawah, dengan mengakomodir pendapat, saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi berharap agar Musrenbang ini tidak hanya dijadikan momen seremonial semata. Lebih dari itu, harus dimaknai sebagai wadah semangat gotong-royong dan bermusyawarah bagi semua elemen masyarakat Kabupaten Purworejo. Menurutnya, DPRD juga memiliki kewajiban serta memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan masukan dan menyelaraskan. Hal itu agar RKPD nantinya tidak hanya disusun dari partisipatif masyarakat dan tekhnokratis para OPD. “Namun juga dari sisi politis yang berdasar dari aspirasi yang kami jaring dari kewilayahan yang kami wakili,” terangnya. Pihaknya berharap Kabupaten Purworejo mampu mengukur dari outcome sebuah kegiatan, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Selain itu masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari program yang direncanakan. “Jika itu dapat dilakukan bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, maka saya optimis tema pembangunan Purworejo yang berdaya saing, meningkatkan kualitas SDM dengan ekonomi kerakyatan akan terwujud,\" tegasnya. (top)