WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Wonosobo sebanyakn 195 unit. Namun yang masuk kategori maju baru 4 BUMDes, selebihnya masih pada tahap dasar dan tumbuh.
"Jadi total ada 195 unit BUMDes. Dengan pembagian klasifikasi 4 BUMDes maju, 11 BUMDes berkembang, 95 BUMDes tumbuh, dan 85 BUMDes Dasar. Jadi baru 4 BUMDes saja yang sudah maju, itu masih sangat sedikit," ungkap Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Wonosobo saat membuka Pelatihan dan Pendampingan Bisnis Bagi Pengelola BUMDes, belakangan ini.
Menurutnya, kegiatan yang digelar hari melalui kerjasama Pemkab dengan Program Pendidikan Vokasi dan Universitas Indonesia (UI), serta turut disukseskan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BNI 46, dan Alfamart ini diikuti oleh Direktur atau Pengurus BUMDes, sejumlah 30 desa dari 15 kecamatan, dengan kategori BUMDes tumbuh.
"Kami apresiasi kepada Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, yang telah bersedia memberikan pelatihan serta pendampingan bisnis kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),“ katanya.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk diikuti oleh para pengelola BUMDes, kemudian secara riil diimplementasikan dalam rangka pengembangan masing-masing lembaga yang dikelola.
Pengembangan sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, diharapkan menjadi pilar ekonomi rakyat yang dapat menjawab permasalahan ekonomi, sekaligus mampu menopang kemandirian ekonomi desa, melalui usaha-usaha masyarakat yang didorong dan difasilitasi oleh pemerintah desa.
Keberadaan BUMDes dalam konteks perekonomian masyarakat desa, memiliki peran yang penting terutama dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
“Selain itu, keberadaan BUMDes yang memiliki fungsi sebagai katalisator ekonomi desa, diharapkan mampu memberi solusi pembangunan ekonomi desa, yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat desa," ucapnya.
Sehingga permasalahan pengembangan BUMDes menjadi agenda penting untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Adapun permasalahan yang khas dalam pengelolaan BUMDes, khususnya di Kabupaten Wonosobo, adalah terkait keterbatasan permodalan, serta masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDes.
"Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes, menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan strata BUMDes,” terangnya.
Pada kesempatan itu Harti juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini lokus pembinaan Bumdes yaitu pada 45 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh berdasarkan hasil klasifikasi BUMDes Tahun 2022 dan pertimbangan bagi desa yang tidak melakukan proses Pilkades pada Tahun 2022.
Beberapa pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinsos PMD yaitu Pelatihan bagi pengurus Bumdes dan Kepala Desa pada Bulan Maret 2022. Pelatihan bagi pengurus Bumdes dengan fasilitasi Dinpermasdes Provinsi Jateng. Kerjasama dengan akademisi (Universitas Indonesia dan UNSIQ) dan pihak swasta. Komitmen untuk mensinergikan Bumdes dengan pemerintahan desa. Pendampingan dalam pengusulan legalitas/ Badan Hukum BUMDes. Memaksimalkan peran dan koordinasi dengan Pabuwon dalam pembinaan BUMDes.
“Pembinaan dan pengembangan BUMDes menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder sehingga mampu menjadi salah satu solusi dalam pengembangan perekonomian masyarakat sertai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo,” pungkasnya. (gus)