WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Wonosobo merupakan kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah (Jateng). Sehingga perlu mendapatkan masukan intervensi penanganan makro dan mikro, yang dibarengi perbaikan data intervensi lewat reg sosek, serta adanya dukungan Satu Data Desa yang saat ini sedang dikembangkan di Wonosobo.
“Angka kemiskinan di wonosobo masih cukup tinggi, bahkan tertinggi kedua di Jateng, maka perlu perhatian dan penanganan khusus,” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat usai melakukan kunjungan ke BPS Pusat.
Menurutnya, sebenarnya pemkab sudah banyak upaya dan strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, dengan mencurahkan semua energi yang ada, serta menggerakkan semua perangkat daerah untuk melakukan aksi penanggulangan kemiskinan, namun saat ini posisi angka kemiskinan belum bergeser signifikan.
“Melalui kunjungan ini, Pemkab Wonosobo ingin mengurai angka ini bersama dengan BPS Pusat, kami ingin belajar lebih jauh, agar upaya yang kami lakukan juga efektif menekan angka kemiskinan,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menambahkan, Wonosobo sudah melakukan strategi penanganan kemiskinan secara serius dan terukur melalui intervensi makro, atau pengendalian inflasi, menurunkan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi eksklusif, perbaikan data terpadu, menurunkan pengangguran, kinerja TKPKD, perbaikan dan pendekatan layanan publik.
Selain itu, juga telah melakukan intervensi berbasis individu dan keluarga, melalui jaminan sosial, pemenuhan sarana dasar, Gerakan Mayo Sekolah, pencegahan stunting, perbaikan layanan administrasi kependudukan, listrik gratis, pelatihan keterampilan, subsidi bunga pinjaman, fasilitasi pengembangan PIRT, dan bantuan pangan.
“Angka kemiskinan di Wonosobo masih di kisaran 17,67% atau tertinggi kedua se-Jawa Tengah, kami telah menempuh beberapa upaya penanganan,” katanya.
Upaya upaya tersebut diantaranya, melalui pengendalian inflasi, menurunkan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi eksklusif, perbaikan data terpadu, menurunkan pengangguran, kinerja TKPKD, perbaikan dan pendekatan layanan publik, juga telah melakukan intervensi berbasis individu dan keluarga, melalui jaminan sosial, pemenuhan sarana dasar, Gerakan Mayo Sekolah, pencegahan stunting, perbaikan pelayanan administrasi kependudukan, listrik gratis, pelatihan keterampilan, subsidi bunga pinjaman, fasilitasi pengembangan PIRT, dan bantuan pangan, “Selain intervensi, ada beberapa inovasi telah diluncurkan OPD terkait guna menekan angka kemiskinan yang masih tinggi antara lain, gerimis mesra, mayo sekolah, dahsat, aplikasi simake, dan satu opd satu desa dampingan,” terangnya.
Menurut Andang, tantangan yang masih menjadi kendala di lapangan adalah, belum selesainya data sasaran intervensi antar kementerian dan tingkat kabupaten juga tidak sama. Selain itu, ukuran kemiskinan juga belum sesuai dengan karakteristik daerah, serta intervensi mikro masif yang sudah dilaksanakan ternyata tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan.
Menanggapai hal tersebut, Kepala BPS Pusat Margo Yuwono menyampaikan, Wonosobo perlu memahami karakteristik kemiskinan. Wonosobo juga perlu mencari rumah tangga dengan karakteristik, data by name by address sebagai sasaran intervensi penanganan kemiskinan, dan data sosegrek dapat menjadi referensi data ini. Mengingat data sosegrek ini akan diklasifiasikan secara berjenjang dari keluarga miskin ekstrem hingga keluarga kaya.
Selain itu, Wonosobo dapat lebih memfokuskan sasaran penanganan kemiskinan pada klasifikasi tertentu, yaitu efektivitas program penanganan kemiskinan dengan merumuskan program yang betul-betul memiliki relevansi kuat terhadap angka kemiskinan. Juga memastikan input, proses dan output program penanganan kemiskinan dapat berjalan dengan lancar dan benar, tidak ada kebocoran dalam program penanganan kemiskinan.
“Mengukur angka kemiskinan melalui pendekatan konsumsi, perbaikan budaya konsumsi mutlak dilakukan, sebab daerah miskin tinggi, stuntingnya juga akan tinggi, sehingga intervensi penanganan kemiskinan dalam jangka pendek adalah intervensi pada konsumsi masyarakat. Sementara intervensi fisik berupa bedah rumah tidak layak huni lebih efektif mengatasi kemiskinan jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, jika Wonosobo ingin memberi stimulant atau bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat memilih database basket komoditi dasar makanan dan non makanan dengan memilih yang kontribusinya paling besar. Juga perlunya dicermati 3 indikator utama kemiskinan, persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
“Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memberikan bantuan berdasar database Basket Komoditi yang memiliki kontribusi besar turunkan angka kemiskinan, usia kurang dari 15 tahun berilah bantuan pendidikan, usia 15 sampai 64 berilah lapangan pekerjaan dan usia 65 ke atas berilah bantuan komoditi dasar untuk lansia,” pungkasnya. (gus)