WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Pertanyakan kejelasan nasib, sebanyak 30 orang pegawai tidak tetap (PTT) sektor pendidikan di Wonosobo berbondong-bondong datangi Gedung DPRD, Kamis 15 Juni 2023.
Pasalnya, hak yang telah diterima tidak sebanding dengan jerih payahnya.
Ketua Komisi D, Ahmad Faizun secara kooperatif membuka audiensi antara penuntut dengan pihak dewan di Ruang Rapat Musyawarah DPRD.
"Mereka ini dari Forum PTT perwakilan dari 15 kecamatan di Wonosobo. Masing-masing kecamatan ada 2 delegasi yang hadir. Mereka menuntut kejelasan haknya sebagai tenaga non-guru di lingkungan pendidikan. Bahkan yang saya dengar tadi, ada hak-hak yang belum mereka dapatkan," kata Ketua Komisi D DPRD, Ahmad Faizun saat diwawancara seusai audiensi, Kamis 15 Juni 2023.
BACA JUGA:Tilep Bansos hingga Ratusan Juta, Kades Ngadikerso Wonosobo Ditahan Kejaksaan
Faizun mengatakan, tuntutan tersebut meliputi status kesenjangan PTT non-guru di lingkup pendidikan dan tuntutan kaitannya dengan kebijakan pensiunan.
"Dua hal itu nantinya kita akan sounding ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Terutama kaitannya dengan persyaratan pensiunan. Apalagi beberapa orang sudah masuk usia pensiun. Khawatir nanti dengan kebijakan yang ada, di usia mereka sudah tidak bisa daftar seleksi. Sehingga kami akan sampaikan ke pusat agar syarat-syarat atau kebijakan apakah bisa diperbaiki yang tentunya juga menguntungkan banyak pihak," jelasnya.
Proses audiensi didampingi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah, dan Bappeda setempat.
BACA JUGA:311 Siswa Diwisuda, SMK Mutu Wonosobo Gandeng Sejumlah Perusahaan dan Kampus Ternama
Faizun berharap, hasil audiensi dapat segera terakomodir. Sehingga dapat menunjang kemajuan prestasi pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
"Selain itu, kita juga tekankan kepada PTT supaya terus meningkatkan kualitas kinerja dan tidak patah semangat. Semoga harapan itu bisa segera terakomodir," pungkasnya. (mg7)