BACA JUGA:Bupati Magelang Ajak Aparat Desa Tanggap Penuhi Pelayanan Publik
Terutama dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan barang.
Semua aspek harus dipenuhi, kata Mansyur, mulai dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesetaraan dan keseimbangan hak, kewajiban profesional, transparansi, hingga perlakuan khusus terhadap kelompok rentan dan lainnya.
Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dan harus diperhatikan.
"Kami juga bertanggung jawab atas paradigma new publik servis untuk memenuhi hak kepada msayarakat dengan kepentingan publik," tambahnya.
BACA JUGA:SPM Tembus Predikat Tuntas Madya Dengan Skor 80,40, Disdikbud Kota Magelang Tuai Penghargaan
Di samping itu, penilaian dari Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menjelaskan bahwa Kota Magelang masih memiliki dua kekurangan yang perlu diperbaiki agar mencapai nilai sempurna.
Kekurangan tersebut terletak pada indikator Analisa Beban Kerja (ABK) dan penempatan pegawai.
"Masih terdapat indikator yang kurang dalam penilaian untuk mencapai nilai 100," ucapnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Magelang harus berusaha untuk memperbaiki kepemimpinan agar indikator ABK dan penempatan pegawai dapat terpenuhi.
"Apabila semua sudah teratasi, Kota Magelang dapat kembali meraih nilai tertinggi," tutupnya. (*)