JOGJA, MAGELANGEKSPRES - Permintaan (Demand) untuk rumah subsidi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data real-time dari SIKASEP dan SIKUMBANG menunjukkan adanya sekitar 300 ribu permintaan rumah subsidi per tahun di seluruh Indonesia.
Namun demikian, alokasi kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 hanya 166.000 unit. Hal ini jauh di bawah realisasi tahun sebelumnya dan permintaan pasar yang sangat tinggi.
Pengembang di Ambang Kehancuran
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pengembang perumahan. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Tengah-DIY, Slamet Santoso, mengungkapkan bahwa kuota FLPP yang terbatas berpotensi menyebabkan banyak pengembang mengalami kesulitan keuangan bahkan gulung tikar.
"Kuota FLPP tahun ini diperkirakan habis pada akhir Agustus. Ini berarti banyak pengembang akan mengalami stagnasi pemasukan dari September hingga Desember, bahkan mungkin hingga Januari tahun depan," ungkap Slamet, Rabu, 31 Juli 2024.
Terbatasnya kuota FLPP, lanjut Slamet, akan berdampak pada meningkatnya Non-Performing Loan (NPL) di sektor perbankan, mengingat sebagian besar pengembang mengandalkan pembiayaan perbankan. Kondisi ini tentu saja akan memberikan efek domino pada stabilitas sistem keuangan nasional.
Dampak Luas Terhadap Ekonomi Nasional
Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian IPB, pembangunan perumahan dapat memicu pertumbuhan di lebih dari 185 sektor lain dan menyerap tenaga kerja hingga 30,34 juta orang.
Selain itu, hasil kajian BTN menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di suatu kawasan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Setiap tambahan anggaran Rp1 untuk sektor perumahan dapat menghasilkan output ekonomi sebesar Rp2,15," sebutnya.
BACA JUGA:Launching NUP Serentak Perumahan Galaxy Mansion, Perumahan Subsidi Terbesar di Lokasi Premium
Ancaman Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Jika masalah kuota FLPP tidak segera diatasi, masih menurut Slamet, maka akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
MBR adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akses terhadap perumahan yang layak, namun dengan keterbatasan daya beli.