MUNTILAN, MAGELANGEKSPRES.COM - Pasangan Sudaryanto dan Agung Trijaya dideklarasikan sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Pilkada 2024.
Pasangan Sudaryanto dan Agung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkoalisi dengan PKS dan beberapa partai non parlemen (PSI, Perindo, Gelora, PBB, Garuda).
Deklarasi dilakukan di hadapan ribuan jamaah Nahdliyin, di Pondok Pesantren Darussalam Timur, Watucongol, Muntilan, Magelang pada Rabu (28/8/2024) malam.
BACA JUGA:KPK Ajak DPRD Kabupaten Magelang Cegah Tindak Pidana Korupsi
Kegiatan tersebut diawali dengan doa bersama dan istighosah yang dipimpin para kiai NU.
Tampak hadir dalam deklarasi ini Ketua DPW PKB Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Pimpinan Ponpes Watucongol KH Ali Qoishor (Gus Ali) serta Mantan Bupati Magelang, Singgih Sanyoto.
Sudaryanto mengaku siap untuk maju Pilkada Kabupaten Magelang 2024 sebagai perwakilan dari Nahdliyin.
"Sudah lama kita berharap calon bupati ini dari Nahdliyin. Jadi untuk persiapan bisa dikatakan kami siap 100 persen. Karena Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang strategis itu perlu sentuhan-sentuhan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang," ujar Sudaryanto.
BACA JUGA:PKB Hengkang dari Koalisi AMAN, Calon Walikota Petahana Aziz Tanggapi Begini
Ia menyebutkan di antaranya sektor pariwisata dan pertanian dan banyak lagi potensi-potensi di Kabupaten Magelang.
Sudaryanto merupakan kader PKB dan sudah sejak 2004 menjadi anggota legislatif di DIY. Meski demikian, ia menegaskan ada kedekatan-kedekatan dirinya dengan Kabupaten Magelang.
"Karena di Kabupaten Magelang bagi saya merupakan kabupaten yang boleh dikatakan daerah asal kami. Istri saya dari Grabag. Saya juga dekat dengan para petani tembakau di wilayah Magelang," katanya.
Sebelumnya, Sudaryanto mengaku sudah sering berkomunikasi dengan masyarakat Kabupaten Magelang khususnya petani tembakau.
BACA JUGA:RESMI! Pilkada Kota Magelang Hanya Diikuti Dua Calon
Lebih lanjut, Sudaryanto juga sengaja menggandeng Agung Trijaya sebagai wujud kolaborasi legislatif dengan eksekutif.