MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menggelar Diseminasi dan Asistensi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ekosistem Desa di Provinsi Jateng.
Kegiatan tersebut digelar di Grand Artos Hotel, Kamis 10 Oktober 2024 dengan dihadiri Pemprov Jateng, BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan penerima manfaat jaminan kesehatan.
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno menuturkan, pihaknya terus mengadakan rakor dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Jadi Mitra PLKK dengan Utilisasi Tertinggi, BPJS Ketenagakerjaan beri Penghargaan
"Kami sampaikan dalam setiap rapat secara rutin agar jumlah peserta bisa diakselerasi," kata Sumarno.
Kepada awak media, Sumarno menyebut, meski belum sesuai dengan target, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini terus mengalami peningkatan.
"Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan untuk penerima upah sudah 58 persen tapi masih bisa diakselerasi," tuturnya.
Untuk melakukan akselerasi, lanjut Sumarno, Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan upaya agar pemberi upah tertib untuk mengikuti kepesertaan BPJS.
BACA JUGA:Grebek Pasar, BPJS Ketenagakerjaan Magelang Serahkan Simbolis Peserta
Menurut Sumarno, dari data keseluruhan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja konstruksi adalah yang paling rendah yakni 32 persen.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar semua perijinan konstruksi ada harus menyertakan keanggotaan pekerja ke BPJS.
"Begitu juga perangkat desa seharusnya sudah dibayar pemerintah. Maka harus kami evaluasi sampai ke RT dan RW," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Pjs Walikota Magelang Ahmad Aziz.
"Saat ini Kota Magelang kepesertaan sudah hampir 60 persen termasuk pekerja kafe kecil dan UMKM," tuturnya.
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Magelang Serahkan Santunan Pemilik Toko SRC