BACA JUGA:Afif -Husein Klaim Menang 71 Persen, Kebersamaan Terus Berlanjut
"Karena proses penganggaran di pemerintah itu kan harus dilakukan melalui tahapan perencanaan yang panjang, tidak bisa serta merta. Padahal saat ini proses penetapan APBD untuk tahun 2025 itu sudah mau diparipurnakan, jadi tuntutan mereka akan sulit terwujud," terangnya.
Dijelaskan pula saat ini posisi ruang fiskal daerah sangat terbatas, dengan aturan yang rumit dari pemerintah pusat.
Sementara pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ratusan guru honorer di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
BACA JUGA:Quick Count Pilkada Wonosobo, Paslon 01 Klaim Raih 71 Persen
“Masih ada ribuan guru TK yang juga belum terakomodasi dalam Dapodik. Jadi, memenuhi tuntutan para guru Kemenag di APBD 2025 sangat berat,” ujarnya.
Kendati demikian, Suwondo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
Ada komitmen untuk memberikan perhatian kepada guru honorer Kemenag dengan merumuskan bentuk insentif atau honorarium yang akan dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).