TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Temanggung menyoroti substansi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 24 Juni 2025.
Salah satu kritik tajam disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPPPan, Syarif Yahya.
Ia menegaskan bahwa RPJMD seharusnya bukan sekadar dokumen formal birokrasi, melainkan perwujudan janji kepala daerah kepada rakyat.
BACA JUGA:Pemkab Temanggung Sinkronisasi Program Prioritas, Targetkan RPJMD Rampung dalam 40 Hari
Oleh karena itu, menurutnya, dokumen ini harus disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, serta visi dan misi kepala daerah.
“RPJMD adalah janji kepada rakyat. Maka perlu kejelasan indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapannya,” ujar Syarif.
Ia menambahkan, keberhasilan RPJMD seharusnya tidak hanya diukur dari realisasi pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengurangi angka kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
BACA JUGA:RPJMD 2019-2023 Berakhir, Pemkab Temanggung Susun RPD 2024-2025
Menurutnya, seluruh indikator yang ingin dicapai harus benar-benar selaras dengan latar belakang dan arah RPJMD itu sendiri.
Meski begitu, Fraksi PPPPan mencatat adanya kesesuaian antara RPJMD yang diajukan dengan visi dan misi Bupati hasil kampanye politik.
Sinkronisasi ini dinilai menjadi modal penting untuk merancang target pembangunan lima tahun ke depan agar tetap sejalan dengan amanat dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:RPJMD Dasar untuk Pembangunan Lima Tahun
Namun, kritik muncul karena dalam dokumen RPJMD belum terlihat kerangka ekonomi makro daerah secara jelas.
Proyeksi indikator ekonomi dari tahun 2025 hingga 2029 belum ditampilkan, padahal menurut Syarif, hal tersebut sangat penting sebagai tolok ukur perkembangan ekonomi dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Tanpa proyeksi ekonomi tahunan, kita tidak bisa mengukur dengan baik keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.