Dari total yang ada, baru sekitar 31 dapur yang beroperasi.
"Artinya baru sekitar 33–35 persen penerima manfaat yang terlayani. Belum separuh,” sebutnya.
BACA JUGA:Pastikan Keselamatan, Sopir hingga Penumpang Bus Terminal Tipe A Purworejo Dicek Kesehatan
Pemerintah daerah sebagai Satgas MBG tingkat kabupaten akan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti titik-titik yang hanya “tersangkut” di sistem tanpa progres.
“Kalau dibiarkan, tahun 2026 anggaran MBG bisa SILPA lagi. Yang paling penting, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat jadi tidak menerima,” tegasnya.
Selain memastikan pemerataan penerima manfaat, Dion juga menekankan pentingnya pengelolaan dapur sesuai petunjuk teknis.
Hal itu penting agar tidak terjadi lagi kasus keracunan siswa.
“Seluruh dapur yang beroperasi harus menjalankan sesuai juklak juknis dengan baik, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan di Kabupaten Purworejo,” tandasnya.