Pemerintah daerah juga mendorong transparansi dalam penyajian menu makanan, terutama selama bulan Ramadan yang sebagian besar berupa menu kering.
Dion meminta setiap dapur mencantumkan harga tiap item makanan beserta kandungan gizinya.
Menurutnya, keterbukaan harga penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas menu yang disajikan.
“Standar harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil. Dengan dicantumkannya harga dan komposisi menu, masyarakat bisa memantau apakah makanan yang disajikan sesuai dengan standar gizi dan harga yang ditentukan,” jelasnya.
Dion menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah pemenuhan gizi masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan.
“Jangan sampai dapur hanya berpikir profit oriented. Yang utama adalah memberikan pelayanan gizi yang baik bagi penerima manfaat,” tandasnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Dion juga menemukan kendala komunikasi antara pihak yayasan pengelola dengan dapur SPPG.
Masalah ini terutama terjadi pada yayasan yang berdomisili di luar Kabupaten Purworejo.
“Komunikasi antara yayasan dengan kepala dapur, ahli gizi, maupun tenaga akuntan terkadang terkendala jarak. Karena itu kami meminta kepala dapur atau SPPI berani mengambil sikap tegas apabila standar quality control tidak terpenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh terhadap operasional SPPG. Karena itu, mereka harus berani menolak kebijakan yayasan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan gizi.
Untuk memperbaiki sistem pengelolaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo berencana mengundang seluruh yayasan pengelola SPPG setelah Idulfitri mendatang.
BACA JUGA:Polres Purworejo Tanam Jagung Serentak di Kalimiru, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Pertemuan tersebut akan membahas standar layanan gizi dan keamanan pangan, sekaligus memastikan dampak ekonomi program dapat dirasakan masyarakat lokal.
“Kami ingin memastikan perputaran uang dari program ini juga dirasakan oleh masyarakat Purworejo. Petani, UMKM, supplier, dan masyarakat sekitar dapur harus bisa ikut merasakan manfaatnya,” katanya.