SURAKARTA, MAGELANGEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah karena dinilai paling memahami kondisi riil di lapangan.
Keterlibatan daerah dibutuhkan agar pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik masing-masing wilayah.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis (5/6).
BACA JUGA:Banyak Pemilih Luar Negeri Kembali ke Indonesia, KPU Magelang Sisir 32 Desa dan Lacak via WA
Meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam proses evaluasi.
Sebab, evaluasi tidak hanya menyangkut distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya," kata Luthfi.
Ia berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mengawal pelaksanaan MBG.
Karena itu, satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk di daerah harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara optimal.
Luthfi menilai menu MBG tidak dapat diseragamkan di seluruh daerah. Ketersediaan bahan pangan lokal, kebiasaan konsumsi masyarakat, hingga karakteristik anak di masing-masing wilayah menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan menu.
Untuk itu, ia mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program MBG.
PKK memiliki kedekatan dengan keluarga dan dapat membantu memastikan menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan makan anak.
Ia mencontohkan pelibatan PKK dalam pendampingan MBG di Kota Surakarta yang dinilai dapat menjadi model bagi daerah lain. Pendekatan yang dilakukan melalui ibu-ibu PKK dinilai lebih efektif dalam memahami kebutuhan anak-anak penerima manfaat.