8 Kali Berturut-turut, Pemkab Temanggung Raih Opini WTP

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG – Kabupaten Temanggung berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan tahun 2019. Prestasi WTP yang diraih kabupaten penghasil tembakau ini merupakan prestasi yang ke-8 dalam hal yang sama. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali yang diterima langsung oleh Bupati Temanggung HM Al Khadziq secara virtual melalui video conference di Pendopo Pengayoman, Jumat (26/6). Penyerahan dilakukan secara  virtual dengan menunjukkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Atas Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mendapatkan predikat WTP. “Setelah diterimanya LHP pada hari ini, akan segera kami sampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan yang selanjutnya segera ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019,” kata Bupati Temanggung M Al Khadziq. Bupati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan dukungan serta kerjasamanya mulai dari pemeriksaan intern, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci yang dilaksanakan secara daring dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan ke Kabupaten Temanggung meskipun dalam darurat Covid. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto SP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan kontribusi terhadap pengelola keuangan daerah, atas hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut selama delapan tahun. “Sebagai bagian dari pemerintah daerah sudah menjadi kewajiban dari legislatif secara bersama-sama dengan eksekutif harus memiliki komitmen yang sama dalam pengelolaan keuangan agar pengelolaannya betul-betul akuntabel, transparan dan semua kebijakannya dapat diakses oleh masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang ada,” katanya. (set)

Sumber: