Dianggap Ketinggalan Zaman, Jokowi Minta Nadiem Makarim Buat Kurikulum Baru

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim membuat kurikulum baru sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Menanggapi keinginan Jokowi itu, Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto mendukung keinginan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab kurikulum saat ini terbilang rumit sekali sehingga merugikan pelajar. \"Kurikulum memang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum memang terlalu complicated dan berat,\" ujar Budi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (3/11). Lanjut Budi, kurikulum dibuat oleh paa guru-guru besar yang sudah lama tidak sekolah, dan tidak melibatkan sama sekali guru, atau orang tua. Maka, menurut dia, memang sudah seharusnya kurikulum diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini. Dia mencontohkan, saat ini telah masuk era pendidikan 4.0. Artinya dibutuhkan kurikulum yang mendukung teknologi terkini. \"Sudah waktunya menempatkan pendidikan di luar sekolah. Khususnya di dunia maya atau sekolah yang harus keluar dan merdeka dari batasan-batasan gedung, waktu, seragam dan standar-standar,\" tutur dia. Soal penjurusan, dia juga menyarankan untuk tidak seperti sekarang ada jurusan IPA dan IPS. Sebaiknya diserahkan kepada minat bakat anak. \"Saya pikir bukan hanya jurusan IPA dan IPS yang dihilangkan, bahkan kejuruan lebih dimerdekakan,\" ucap dia. \"Pendidikan jangan lagi model makanan kotak yang menunya sama seragam, tetapi dijadikan prasmanan dengan menu beraneka,\" sambung dia. Terpisah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai kurukulum yang ada saat ini masih kurang baik. Karena mata pelajarannya terlalu banyak sehingga banyak membutuhkan banyak tenaga guru. Selain itu, kurikulum 2013 menjadi beban bagi para siswa karena banyaknya mata pelajaran. Hal demikian, membuat siswa tidak memahami sepenuhnya dari konteks kurkulum dan pelajaran terrsebut. \"Jadi perlu ada kurikulum baru dan Mendikbud harus memperhatikan jumlah mata pelajaran,\" kata Ramli. Ramli juga menyoroti soal agar tidak ada lagi jurusan IPS dan IPA, dia mengharapkan cukup satu saja menjadi umum atau SMU. Dan juga, meminta kepada Mendikbud aga mengurangi mata pelajaran bersifat normatif di SMK. \"Kami setuju SMK memakai sistem SKS. Agar siswa yang sudah ahli dalam penjurusannya tidak perlu menyelesaikannya studi dalam tiga tahun,\" tukas dia. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi mengatakan, penyesuaian kurikulum masih akan dibahas dengan pihak terkait. Dia memastikan semua progam kurikulum disesuaikan dengan visi misi presiden. \"Harus dipastikan semua program kurikulum sesuai dengan visi misi presiden. Tentu kita akan sinkronkan dari PAUD sampai pendidikan tinggi (dikti). Akan kita pikirkan lagi bahwa dari PAUD sampai dikti, ada sinkron,\" kata Didik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Mendikbud memutakhirkan kurkulum yang bersifat fleksibel sehingga sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang terjadi. Salah satunya, memanfaatkan teknologi seperti menyiapkan aplikasi untuk meningkatkan kualitas guru. Jokowi meminta Nadiem tak berpikir secara Jakartasentris atau Jawasentris. Sebab Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada 17 ribu pulau dan 514 kabupaten/kota di Tanah Air. Dan juga, adanya relevansi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia kerja dapat lebih ditingkatkan. Sehingga, peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menunjang dunia kerja. Seperti janji Jokowiakan mengeluakan Kartu Pra Kerja.(din/fin)

Sumber: