Fasilitasi Masyarakat, BPKAD Luncurkan Ruang Pojok Pintar

MAGELANG SELATAN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang meluncurkan ”Ruang Pojok Pintar”. Fasilitas ini disediakan untuk memfasilitas masyarakat yang membutuhkan konsultasi, pembinaan, pendampingan satu pintu bagi pengelola keuangan, baik instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah. ”Tujuannya untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Mulai dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan, hingga pertanggung jawaban dan pengawasan,” kata Kepala BPKAD Kota Magelang, Larsita usai meluncurkan Ruang Pojok Pintar, Senin (12/8). Pendirian Ruang Pojok Pintar, ujarnya, juga menjadi upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Termasuk mengantisipasi adanya temuan yang berulang pada pemeriksaan. Turut hadir pada kesempatan itu, perwakilan 61 SD Negeri dan 13 SMP Negeri se-Kota Magelang. Mereka yang hadir juga turut menandatangani komitmen bersama terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) secara benar sesuai ketentuan. ”Sebenarnya ini ide sederhana kami karena rata-rata organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekolah-sekolah masih ada persepsi yang berbeda terhadap aturan. Lewat Ruang Pojok Pintar ini diharapkan dijadikan ruang konsultasi, sampai dengan pengawasan,” ungkapnya. Larsita menuturkan, konsultasi ini bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masyarakat. Nantinya warga akan dilayani oleh petugas BPKAD dan Inspektorat Kota Magelang. ”Layanan kita buka kapan saja. Ke depan Ruang Pojok Pintar dijadikan pusat informasi terkait data keuangan, dan informasi regullasi pengeloaan keuangan daerah, serta sebagai ruang konsultasi atau pendampingan berbasis elektronik (website),” katanya. Sementara itu Inspektur Kota Magelang, Sumartono mengemukakan pentingnya integritas para pengelola keuangan agar bisa melaksanakan kegiatan dan pelaporan dengan baik. Menurutnya para auditor saat ini lebih mengutamakan pemeriksaan kinerja sekolah. ”Saya minta agar pihak sekolah bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Laporkan apa adanya, jangan sampai ada penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Ini menjadi dasar kita untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah kita rencanakan,” pungkasnya. (wid)  

Sumber: