Gaung Sistem OSS Belum Terdengar

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Layanan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) masih kedengaran asing seperti apa penggunaan dan aplikasinya. Salah satu Pengusaha, Yudi Candra CEO PT Duta Sukses Dunia mengatakan, \"Gaungnya kurang terdengar, kalau bicara OSS tantangan utamanya sosialisasi banyak pengusaha yang belum tahu tentang hal ini,\" ujar Yudi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (28/7). Menurutnya konsep OSS sebetulnya bagus dan kalau dapat dijalankan akan sangat membantu karena perizinan yang ribet dapat dipangkas. \"Cuma karena dalam pelaksanaannya akan ada beberapa wewenang dan sistem kebiasaan orang lama yang harus dicabut jadinya cukup menantang,\" ujar Yudi yang juga pakar ekonomi digital. Ia menyarankan sebaiknya dibuat pilot project-nya terlebih dahulu paralel dengan penerapannya full seperti halnya pergantian manusia ke sistem e-toll yang dilakukan di jalan tol. \"Pemerintah harus melakukan sosialisasi sambil mengajak masyarakat dan pengusaha aktif memberikan masukan kalau ada hambatan, sebaiknya layanan tersebut terkoneksi ke KPK atau polisi agar lebih transparan,\" tutur Yudi. Dia mencontohkan seperti layanan perizinan pembuatan PT kalau kita search di google pasti keluarnya website yang menawarkan jasa pembuatan PT bukan halaman dari pemerintah tentang OSS. \"Bagaimana caranya kedepannya jika sudah matang OSS bisa muncul dihalaman atas dari mesin pencaharian google terhadap berbagai layanan perizinan yang dibutuhkan agar saat masyarakat mencari informasi bisa langsung menggunakan OSS ini,\" ujar Yudi. Enny Sri Hartati Peneliti Senior Indef menilai OSS tidak sekedar digitalisasi atau cimputerized yang disingkirkan otoritasnya, karena yang punya otoritas itu banyak. \"OSS yang berbagi kewenangan di sederhanakan yang sudah dibakukan diantaranya di Kementerian teknis dan banyak pihak di daerah,\" ujar Enny kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (28/7). Lanjut dia, secara komitmen kemudahan perizinan diperlukan cuma praktik yang sering kita dengar sebagai lahan basah juga harus bisa diatasi dengan sistem ini. \"Keduanya perlu harmonisasi tiap kementerian agar tidak ada tumpang tindih, perlu ada yang mengkoordinasikan,\" saran Enny. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu mengatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini ingin mengembangkan sistem OSS, sehingga harus tetap koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.(ds/din/fin)

Sumber: