Imbas Blackout, PLN Merugi Rp 90 Miliar

JAKARTA– Dampak mati listrik masal (blackout) di separo Jawa pada Minggu (4/8) turut dirasakan pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan BUMN listrik tersebut kepada 21,9 juta pelanggan. Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menuturkan, pihaknya harus menghemat keuangan untuk membayar kompensasi. Sebab, dana untuk pembayaran kompensasi memang berasal dari biaya operasional perusahaan. Tidak boleh dari subsidi atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi,” terangnya di DPR kemarin (6/8). Namun, dia menggarisbawahi, yang dipotong bukan gaji pokok. Melainkan insentif kesejahteraan yang dimasukkan dalam gaji. “Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya tidak bagus, potong gaji. Enggak ngebul satu semester berikutnya,” imbuhnya. Nilai kompensasi untuk pelanggan yang terdampak blackout mencapai Rp 839,88 miliar. Estimasi kompensasi terbesar adalah pelanggan rumah tangga, yakni Rp 346,92 miliar. Lalu, kompensasi pelanggan industri Rp 229,63 miliar dan pelanggan bisnis Rp 214,99 miliar. Kompensasi lainnya seperti untuk sektor sosial dan fasilitas publik jumlahnya relatif lebih kecil. Namun, angka-angka tersebut perlu verifikasi pemerintah. Selain itu, PLN berpotensi merugi (opportunity lost) Rp 90 miliar akibat tidak bisa menjual listriknya kepada pelanggan saat pemadaman listrik berlangsung. Potensi kerugian tersebut dihitung berdasar jumlah daya yang hilang dikalikan dengan durasi serta harga tarif listrik sesuai golongan pelanggan. ”Rp 90 miliar (karena) tidak bisa menjual listrik ke pelanggan,” ungkapnya. Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menegaskan, pemberian kompensasi itu akan diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus. ”Kami sudah menyusun program mengenai keandalan dan security untuk jaringan sistem Jawa-Bali. Meliputi pembangkit, transmisi, maupun gardu induk sampai ke pelanggan,” terang mantan direktur utama PT Indonesia Power tersebut. Khusus pelanggan prabayar, kata dia, kompensasi akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar. PLN telah memulihkan kondisi kelistrikan provinsi terdampak blackout pada Senin (5/8). Seluruh sistem kelistrikan untuk wilayah Jakarta normal pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB, dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB. Beban puncak listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mencapai 13.674 mw dengan daya mampu total 15.378 mw pada 6 Agustus 2019. Hingga kemarin pagi (6/8), jumlah pembangkit yang sudah masuk sistem 12.378 mw dengan 23 GITET telah beroperasi. Selain itu, semua jaringan 500 kv dan 150 kv sudah kembali normal. Saat ini PLN tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab pemadaman listrik pada Minggu kemarin. Tim investigasi yang terdiri atas internal PLN dan tim ahli dari luar PLN telah dibentuk. ”Pemadaman kemarin bukan (karena) penyebab tunggal. Jadi, kami mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assessment dengan menyeluruh,” terang Inten. Sistem kelistrikan Jawa-Bali memang sangat kompleks dengan 250 pembangkit, 500 gardu induk, transmisi jaringan 500 kv sepanjang 5.000 kms (kilometer sirkit), dan transmisi jaringan 150 kv sepanjang 7.000 kms. ”Kami tidak berhenti sampai penyebab saja. Kami bisa bicara mengenai improvement sistem kelistrikan di Jawa-Bali. Jadi, ini kami akan melibatkan pakar yang ahli kesisteman listrik,” terangnya. Di sisi lain, Polri berupaya memastikan ada tidaknya pidana dalam kejadian blackout tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Jawa Tengah telah mendatangi PLN, khususnya di UPT Ungaran. ”Dilakukan komunikasi soal penyebab blackout,” ujarnya. Untuk sementara, Dedi menyatakan, blackout diduga terjadi karena faktor alam dan gangguan teknis di lapangan. Yakni, ledakan di Desa Malon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. ”Di lokasi terdapat bekas pohon yang ditebang, posisinya berada tepat di bawah jaringan tegangan supertinggi,” tuturnya. Anggota Komisi VII DPR M. Kurtubi mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden blackout yang menimpa 21,9 juta pelanggan tersebut. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. ”Ini jelas musibah dunia kelistrikan di tanah air,” kata Kurtubi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membenahi tata kelola kelistrikan nasional. Mulai pembangunan pembangkit hingga infrastruktur transmisi sebagai sarana mengirim setrum dari timur ke barat. Sebab, saat ini pembangkit di bagian timur jauh lebih banyak daripada di kawasan barat. Padahal, perkembangan industri lebih tumbuh di barat. ”Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5 persen karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri,” papar politikus asal Lombok, NTB, itu. Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto juga menyoroti kinerja manajemen PLN. Pembenahan mendesak dilakukan. Termasuk penunjukan direktur utama (Dirut) PLN yang definitif. ”Perusahaan listrik negara yang begini besar membutuhkan manajemen yang canggih. Kok Dirut saja masih Plt (pelaksana tugas, Red),” ujar Dito. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, peristiwa blackout seharusnya membuka mata semua pihak bahwa cadangan listrik tanah air masih minim. ”Cadangan itu minimal 30 persen,” terangnya di kantor Wapres kemarin. Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta saja, cadangannya hanya sekitar 20 persen. Dia lalu membandingkan dengan Singapura yang memiliki cadangan listrik hingga 100 persen. Sebab, tiap tahun peralatan pembangkit yang ada harus dimatikan untuk dirawat. Saat dilakukan perawatan, pasokan listrik tidak boleh berkurang. Karena itulah, cadangan listrik di Singapura mencapai 100 persen. Insiden blackout, lanjut JK, juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembangkit tambahan, khususnya di Jawa bagian barat, sangat mendesak. ”Tapi jangan (tenaga) batu bara,” sebutnya. (jpg)

Sumber: