Jokowi Ancam Pejabat TNI-Polri Terkait Kebakaran Hutan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengancam pejabat TNI-Polri terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membesar. Dia mengancam pejabat TNI-Polri jika di daerahnya terjadi karhutla. Ditegaskan Jokowi ucapan tersebut bukan hanya sekadar ancaman melainkan aturan main yang telah disepakati sejak 2016 dan berlaku sampai saat ini. “Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, hati-hati kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima TNI , ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum,” katanya Hal tersebut diutarakan Presiden Jokowi pada acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/2). “Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” lanjutnya. Menurut Jokowi, karhutla merupakan sesuatu yang menjadi kekhawatiran bersama. Sebab karhutla sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air. “Pak Menko sudah sampaikan betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya 2015 betul-betul sebuah kebakaran besar. Sebagai Presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya,” katanya. Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan. “Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare,” bebernya. Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare. “Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” katanya. Kebakaran lahan di Rusia dilaporkan mencapai 10 juta hektare, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta, dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia yang berdasarkan informasi terbaru mencapai luasan 11 juta hektare. Bahkan disebutkan ada 500 juta satwa yang mati karena kabakaran di Australia sehingga negara itu kehilangan plasna nutfah baik flora maupun fauna. “Ini yang kita tidak mau, kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,” katanya. Oleh sebab itu Presiden mengingatkan kembali jika sampai ada api satu segera padamkan. “Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Gubernur, bupati wali kota ada kepala desa, beri tahu mereka. Sampai instrumen, infastruktur kita di bawah itu ada. Sehingga kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya. Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera. “Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” demikian Presiden Joko Widodo. Selain itu Jokowi juga mengaku khawatir dengan rotasi dan pergantian pejabat di daerah. Rotasi dikhawatirkan mempengaruhi upaya penanganan karhutla di sejumlah provinsi. \"Yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016,\" katanya. Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, mendukung sikap tegas Presiden Jokowi yang akan mencopot pejabat TNI dan Polri. Ancaman tersebut menurutnya, bisa mengurangi kedekatan birokasi yang selama ini terjadi. \"Menurut saya bagus. Karena kan mayoritas (karhutla) dilakukan oleh perusahaan swasta yang punya kedekatan birokrasi bisa dengan gubernur atau aparat (TNI-Polri),\" ucapnya di Kompleks Parlemen. Dia mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar lokasi karhutla harusnya tidak diberi bantuan tenaga Brimob. Dengan adanya anggota Brimob, dia menilai, justru bisa menghalangi polisi yang akan menindak. \"Dan untuk perusahaan-perusahaan itu harusnya tidak usah diberikan lagi bantuan Brimob, kan terkadang ada perusahaan dapat bantuan Brimob. Jadi Brimob itu juga harus ditarik dulu,\" tegasnya. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, ancaman ini harus diberlakukan sampai tingkat kapolres hingga dandim. Menurutnya, ancaman pencopotan pejabat TNI-Polri terkait karhutla harus menyeluruh dan mendalam. \"Bukan hanya kapoldanya, kapolres atau dandimnya, tapi juga mereka yang ada di wilayahnya. Jadi yang di atas bertanggung jawab dan yang di bawah juga harus, menyeluruh-lah,\" ujarnya.(gw/fin)

Sumber: