Kabinet Jokowi-Ma\\\'ruf Diprediksi Penuh Warna

JAKARTA - Kabinet periode 2019-2024 diperkirakan bakal penuh warna. Tak hanya diisi partai pemenang pemilu. Kalangan milenial dan tokoh-tokoh lama diprediksi akan duduk sebagai menteri. Presiden Joko Widodo juga berulangkali menegaskan penentuan posisi menteri adalah hak prerogatifnya. \"Sinyalnya sudah terlihat dengan ucapan Presiden yang menyatakan nothing to loose. Berarti tegas dan profesional untuk tentukan kabinet. Tentu presiden sudah memperhitungkan. Baik dari partai pengusung, partai pemenang pemilu dan unsur lain dalam kabinetnya nanti,\" kata pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho dalam sebuag diskusi di Jakarta, Senin (2/9). Sejumlah tokoh muda potensial disebut Jokowi bakal mengisi kabinetnya. Seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Grace Natalie. Mereka menjadi daya jual Jokowi ke para milenial. Selama ini, tokoh muda tersebut berada di belakang Jokowi. Selain itu, tokoh-tokoh senior diperkirakan masih akan menghiasi kabinet Jokowi-Ma\\\'ruf Amin. Antara lain Basuki Hadimulyono (Menteri PUPR), Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Pratikno (Setneg), Pramono Anung (Setkab). Sedangkan tokoh senior di luar Kabinet yang diperkirakan bakal masuk yakni Mahfud MD, serta Budi Gunawan Sadikin (Direktur Utama Inalum). Nama terakhir yang disebut kemungkinan akan menjadi Menteri BUMN. Hal ini menyusul keberhasilannya memimpin pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia. \"Untuk Menteri Koordinator, saran saya sebaiknya tokoh senior dan disegani. Sehingga kabinet nanti dapat berjalan efektif,\" imbuhnya. Presiden Jokowi, lanjut Riant, diperkirakan akan tetap melanjutkan kultur kabinet kerja. Selain itu, program yang bakal dikedepankan adalah membangun manusia sesuai janjinya dalam kampanye pemilu. \"Artinya, tantangan terbesar ada pada Menko bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Harapannya menjadi penentu keberhasilan pencapaian target Presiden. Untuk itu, harus dipilih tokoh yang mempunyai kapasitas dan berani mengeksekusi sebuah keputusan. Selama ini Presiden tidak mau konsep. Pak Jokowi inginnya cepat bisa dieksekusi,\" pungkasnya. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa susunan kabinet pemerintahan adalah hak prerogatif presiden. \"Saya sampaikan setiap saat ada pertanyaan itu. Konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur,\" tegas Jokowi dalam pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9). Menjelang pelantikan pemerintahan periode keduanya, kerap ada pihak yang menanyakan susunan kabinet menteri. Jokowi menegaskan semua pihak bersabar menunggu waktu pengumuman kabinet pemerintahan ke depan. \"Usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi sesuai konstitusi itu kewenangan presiden, hak prerogatif Presiden,\" papar Jokowi. Konferensi yang akan diselenggarakan pada 2-6 September itu mengangkat tema Memperkuat Kabinet Presidensial yang Efektif. Konferensi tersebeut akan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah yang diharapkan dapat berkontribusi bagi proses penentuan kabinet. Terutama soal desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. (rh/fin)

Sumber: