Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Milik Pemkab Temanggung Luntur

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG - Tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Temanggung terhadap bank milik pemerintah semakin luntur, seiring dengan bergulirnya kasus korupsi yang terjadi di PD BKK Pringsurat yang hingga kini belum ada solusi. \"Bukanya tidak mungkin, dan bahkan sangat mungkin terjadi. Masyarakat Temanggung tidak percaya lagi dengan bank milik pemerintah,\" ungkap Joko Yuwono, Koordinator Nasabah BKK Pringsurat Temanggung, kemarin. Apalagi jika pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan yang ada, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan atau berinvestasi di bank milik pemerintah bisa semakin hilang. \"Kalau saat ini saya yakin, mayoritas masyarakat yang mengetahui kasus di BKK Pringsurat pasti akan pikir-pikir lagi jika disuruh nabung di bank milik pemerintah, apalagi nasabah BKK Pringsurat, sudah sangat jelas dan kapok,\" tukasnya. Menurutnya, kasus korupsi yang membelit BKK Pringsurat ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat, terutama ketika akan berinvestasi atau menabung di lembaga perbankan. Baca Juga Akibat Hujan Deras, Empat Tebing di Temanggung Longsor \"Ternyata lembaga keuangan milik pemerintah pun belum tentu menjamin keamanannya, ini yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun,\" katanya. Memang diakuinya, di awal tahun 2019 lalu, sudah ada sedikit angin segar bagi nasabah BKK pringsurat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan anggaran untuk BKK Pringsurat. Namun ternyata langkah yang diambil pemprov itu tidak berlanjut. \"Awal tahun 2019 lalu nasabah sudah cukup lega, pemprov berjanji akan mengucurkan anggaran hingga Rp25 miliar, tapi baru disalurkan sekitar Rp12 miliar saja. Dan saat ini tidak ada kejelasan lagi,\" tururnya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya nasabah BKK Pringsurat sudah mendatangi kantor BKK Pringsurat untuk mengambil uang mereka. Namun karena kondisi kantor berplat merah tersebut tertutup rapat dan tidak ada aktivitas sama sekali. Kemudian nasabah mendatangi kantor Bupati Temanggung untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Namun saat Bupati bersama jajaran pemerintah menemui nasabah di Gedung Graha Bumi Phala, tidak ada solusi yang jelas terkait dengan dana milik nasabah. \"Belum ada solusi juga, tapi kami tetap akan berusaha meminta pertanggungjawaban dari pemerintah baik itu pemerintah Kabupaten Temanggung maupun Provinsi Jawa Tengah,\" tandasnya. (set)

Sumber: