Kritisi 100 Hari Kinerja Jokowi-Makruf, PMII Magelang Gelar Aksi Damai di Bundaran Patung Soekarno-Hatta

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Aksi peringati 100 hari kinerja Jokowi-Maaruf Amin digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang. Aksi damai digelar di bundaran Patung Soekarno Hatta Kota Mungkid, Minggu (8/3). “Oleh sebab itu ingin mengingatkan jika membuat sebuah kebijakan harus sesuai rumusan para pendiri bangsa terdahulu. Jangan sampai hingga ke sini rakyat semakin sengsara,” papar Korlap aksi, Muhammad Arif Fathurohman mengatakan dalam kinerja Jokowi-Amin banyak kebijakan yang harus dikawal. Adapun kebijakan yang harus dikawal tersebut antara lain terkait penolakan RUU Owmnibuslaw, RUU PKS yang belum disahkan hingga saat ini. Selain itu mereka juga menuntut dalam bidang pendidikan, yaitu terkait dengan status guru honorer yang akan dihapus oleh pemerintah. Dikarenakan pendidikan di Indonesia itu kekurangan guru. Sebab, itu keberadaan guru honorer sangat penting. Dan kesehjateraan guru honorer juga harus diperhatikan. “Salah satunya terkait kebijakan Menteri Pendidikan yang akan menghapuskan guru honorer dan kami tidak sepakat. Hal itu karena di Indonesia ini guru honorer sangat dibutuhkan, karena tanpa ada mereka dan cuman guru PNS tentunya tidak mampu,\" ungkap Arif. Tuntutan para peserta aksi masih terdapat beberapa point lain. Antara lain Kabiner Indonesia Maju dibersihkan dari kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu dalam setiap pengmabilan kebijakan. Selanjutnya menuntut mengganti Ujian Nasional dengan AKM di SD, SMP dan SMA sederajat.  Merancang kurikulum berkelanjutan, pemerataan kualitas pengajar, sarana prasarana pasa system zonasi sekolah. Ada pula tuntutan revolusi pembiayaan infrastruktur dengan pengelolahan sumber daya secara mandiri. Dan terakhir pembangunan infrastruktur yang dinamis untuk pemberdayaan masyarakat bukan untuk investor atau kaum elit. “Kami berharap semoga pemerintah kedepannya lebih baik lagi dalam segala hal. Termasuk kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat, karena pemrintah itu sebetulnya pembantu rakyat bukan bos rakyat,” tandas Arif.(cha)

Sumber: