LP-KPK untuk Masyarakat Lemah

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG - Wakil Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komda Jawa Tengah Harno Wismoyo memandang permasalahan hukum di masyarakat menjadi sangat pelik. Apalagi saat ini masyarakat sudah terlanjur percaya bahwa hukum itu tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah. \"Dan selama ini memang fakta bahkan sangat sulit untuk dibuktikan,\" katanya saat memberikan paparan pembekalan LP-KPK di Kantor Kesbangpol Temanggung, Rabu (15/1). Ia menyatakan, berdirinya LP-KPK ini bukan untuk melawan pemerintah, namun untuk mengawal segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah, baik pemerintah tingkat daerah maupun pusat. \"Kita ini mengawal bukan melawan. Kita menjadi rekan pemerintah,\" katanya. Selain itu, berdirinya LP-KPK ini untuk membantu masyarakat yang lemah terhadap hukum, sehingga ke depan masyarakat bisa menjadi lebih melek dengan hukum, dan tidak takut dengan hukum. Baca Juga Antisipasi Tawuran, Kodim Magelang Periksa Bawaan Siswa \"Kita memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, kita kawal keadilan jangan sampai keadilan terabaikan. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan keadilan,\" ujarnya. Salah satu contohnya, kata Harno, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum tepat sasaran. Nanyak warga miskin yang tidak mendapatkan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, bahkan juga masih ada masyarakat yang mampu namun masih menerima PKH. Oleh karena itu lanjutnya, pihaknya meminta kepada semua anggota LP-KPK untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dan menjadi mitra bagi pemerintah, agar program-program atau kebijakan pemerintah bisa menjadi lebih bagus dan tepat guna. \"Yang menerima BPJS atau PKH itu rata-rata yang dekat dengan perangkat desa, ini kan tidak benar. Nah di sini fungsi kita menjadi mitra bagi pemerintah,\" ujarnya. Selebihnya Harno berpesan, LP-KPK ini jangan menjadi lembaga peminta-peminta, namun menjadi lembaga yang benar-benar solid dalam menegakkan keadilan untuk masyarakat. \"Wajib mengingatkan atau membenarkan, negara kita ini negara hukum jangan bertindak main hakim sendiri. Jangan sampai menginvestigasi hal yangg tidak tepat dan akurat. Lengah bisa mendapatkan sanksi hukum,\" tandasnya. Sementara itu Ketua LP-KPK Temanggung Petut Wibowo menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengawalan terhadap program-program pemerintah yang selama in sudah berjalan. Sehingga ke depan jalannya pemerintahan bisa semakin bagus. \"Termasuk program BPJS dan PKH, program daerah maupun pusat tetap akan kami kawal. Kami akan menjadi mitra bagi pemerintah,\" katanya. Pembekalan sendiri diikuti angota LP-KPK dari empat kabupaten yakni Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Baca Juga Keraton Disegel, “Raja dan Ratu Palsu” Jadi Tersangka Selain melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program-program pemerintah, LP-KPK juga sudah menyiapkan beberapa program yang akan diajukan kepada pemerintah. Salah satu program yang akan segera diajukan yakni, penanganan sampah plastik yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat dan belum ada solusi tepat untuk penanganannya. \"Tadi ketua DPRD Temanggung Yunianto juga datang, beliau sangat terbuka dan menerima kami. Untuk program penanganan sampah ini akan segera kami ajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH),\" tandasnya.(set)

Sumber: