Sudah 4 Kali Simulasi, KPU Belum Temukan Format Pemungutan Suara yang Tepat

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menemukan format yang dianggap tepat sebagai teknis tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Padahal simulasi pemungutan suara sudah dilakukan sebanyak empat kali, dan terakhir di Kota Magelang, Sabtu (10/10). Protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan karena pemilu 9 Desember 2020 diprediksi masih berada dalam situasi pandemi Covid-19 \"Sudah tiga kali dan ini yang keempat dilakukan simulasi pemungutan suara di tiga lokasi berbeda. Pertama Kantor KPU RI, di Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Indramayu, dan keempat di Kota Magelang. Sampai simulasi keempat kami masih mencari formula yang tepat,\" kata Komisioner KPU RI, Ilham Saputra di sela simulasi Lapangan Nambangan, Kota Magelang. Nantinya, setelah ditemukan format yang tepat, KPU akan menyematkannya dalam peraturan KPU (PKPU) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan prtokol kesehatan pencegahan Covid-19. \"Jika sudah didapat (format tepat) akan dituangkan dalam PKPU. Nanti kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga mereka tidak perlu takut ke TPS,” kata Ilham. Ia menjelaskan, format yang tepat nanti guna memberi ketegasan ke masyarakat bahwa tidak perlu takut ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Sebab, jalannya pencoblosan nanti sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. \"ini menjadi simulasi yang terakhir. Berdasarkan evaluasi dan usulan masyarakat, nanti akan kita tetapkan dalam PKPU. Tapi, tidak menutup kemungkinan KPU di provinsi/kabupaten/kota bisa melakukan simulasi sendiri sesuai dengan petunjuk dari kami,” katanya. Baca juga 10 Pedagang Terkonfirmasi Positif, Pasar Kertek Tutup Tiga Hari Dalam simulasi ini, pihaknya selain mencari format yang tepat, juga menemukan kendala yang dihadapi pada seluruh proses pemungutan suara. Sejauh ini, pihaknya menemukan kendala yang paling terlihat adalah proses pencoblosan yang agak lambat. Terutama terhadap pemilih penyandang disabilitas. \"Prosesnya memang tidak bisa cepat, karena dibatasi aturan protokol kesehatan. Seperti jaga jarak dan pemilih harus memakai sarung tangan yang telah disediakan petugas. Nah, bagi tunanetra disiapkan template huruf braile, lalu saat mencoblos sarung tangannya dilepas, ini butuh waktu cukup lama,” jelasnya. Proses yang lambat ini, kata Ilham, membuat waktu pemungutan suara yang diatur dalam undang-undang dirasa kurang. Dalam undang-undang ditetapkan waktu pencoblosan pukul 07.00-13.00, sedangkan dalam tiga simulasi yang sudah dilakukan waktunya melebihi batas ketentuan itu. \"Waktunya masih kurang, maka kita masih terus cari formulanya agar proses cepat dengan tetap menerapkan prokes yang ketat. Ada opsi kita buat kotak suara keliling untuk mempercepat proses, tapi masih sebatas wacana, karena belum diatur,” paparnya. Ia menambahkan, TPS Pilkada serentak tahun 2020 ini juga ada batasan mengenai jumlah pemilih maksimal sesuai dengan PKPU No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Pasal 21 mengatur bahwa TPS maksimal menampung 500 warga yang memiliki hak pilih. Hal ini berbeda saat di masa normal atau pada Pilkada 2018, dimana jumlah pemilih di satu TPS boleh mencapai 800 orang. Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, M Afiffuddin menilai, pada simulasi yang dilakukan ini, aturan protokol kesehatan dan luasan TPS sudah baik. Meski begitu, yang masih perlu perhatian adalah TPS ini benar-benar menjadi TPS nanti saat pencoblosan yang sebenarnya. \"Kami lihat di TPS ini memakai alas lantai berupa papan yang lebih tinggi dari tanah. Kami nilai ini menyulitkan orangtua dan pemilih yang memakai kursi roda. Undakan ini kurang membantu kaum disabilitas, maka perlu diganti,\" katanya. Pihaknya pun memberikan rekomendasi ke KPU agar gelar simulasi di TPS yang nanti biar sama persis ketika hari pencoblosan. Dengan begitu, kesesuaian simulasi dengan praktik di lapangan nanti bisa benar-benar dilakukan. \"Kami juga mendorong agar diadakan simulasi di tiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada agar benar-benar menemukan format yang tepat sesuai prokes,\" pungkasnya. (wid/hen)

Sumber: