Warga Satu Desa Ancam Mogok Sekolah, Keukeh Tolak Rencana Regrouping SD

Warga Satu Desa Ancam Mogok Sekolah, Keukeh Tolak Rencana Regrouping SD

MUSYAWARAH. Warga Desa Gunung Teges saat menyampaikan aspirasi saat bermusyawarah dengan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. (foto : Lukman Hakim/Purworejo Ekspres)--Magelangekspres.com

PURWOREJO – Warga satu desa di Kecamatan Kemiri mengancam melakukan aksi mogok sekolah jika SD di desanya di regroup dengan sekolah lain di tetangga desa. Regrouping SD tersebut merupakan kebijakan pemerintah daerah merespon adanya puluhan SD di Purworejo yang kekurangan murid. 

 

Aksi penolakan tersebut dilakukan oleh warga Desa Gunung Teges usai adanya rencana regrouping SDN Gunung Teges dengan SDN Sukogelap lantaran kekurangan murid.

 

Rencana tersebut mendapat penolakan dari wali murid dan warga Desa Gunung Teges. Bahkan, seluruh murid mengancam akan melakukan mogok sekolah jika tempat belajar mereka diregrouping dengan sekolah lain. Hal itu disampaikan wali murid saat musyawarah dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo di balai desa setempat, Selasa (26/7) sore.

 

“Anak-anak kami tidak mau jika harus belajar di sekolah lain. Seandainya SDN Gunung Teges nanti benar-benar digabung dengan sekolah manapun, maka (anak) kami akan mogok belajar," tegas wali murid SDN Gunung Teges, Bandiyono, saat menyampaikan aspirasi.

 

Menurutnya, para orang tua siswa memiliki alasan kuat untuk menolak regrouping. Salah satunya, faktor jarak tempuh dengan sekolah terdekat yakni SDN di Desa Sukogelap, kurang lebih sejauh 2,5 kilometer.  Adapun jarak SDN Gunung Teges dengan SDN Purbayan mencapai tiga kilometer.

 

“Belum lagi medannya perbukitan, bukan daerah datar dan ada 'bulak' atau jalan lewat kebun yang tidak ada permukimannya. Maka kami tidak berani melepaskan anak untuk berangkat sekolah sendirian,” terangnya.

 

Wali murid lainnya, Rostiyani menambahkan, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan mereka menolak rencana regrouping. Baginya, regrouping akan berdampak secara ekonomi bagi para wali murid yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

 

Wali murid, katanya, akan cukup kerepotan bila harus antar jemput anak sekolah mengingat pekerjaan mereka yang mengharuskan berangkat pagi dan pulang menjelang sore.

 

“Lare-lare mboten karep sekolah nek mboten teng Gunung Teges, (anak-anak tidak mau jika harus sekolah di luar Desa Gunung Teges),” katanya.

 

Kepala Desa Gunung Teges Misno Saputro mengemukakan, SK penggabungan SDN Gunung Teges dengan SDN Sukogelap turun pada 6 Juni 2022. Namun salinan SK tersebut baru sampai di tangan sekitar seminggu terakhir.

 

“Tapi sudah sejak beberapa bulan terakhir kami resah dengan wacana regrouping. Dan kami (Pemdes) sudah berusaha untuk menyuarakan penolakan kepada dinas, tapi kami diminta untuk baca regulasi,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Purworejo, Tunaryo meminta agar pemerintah melakukan kaji ulang terkait rencana regrouping SDN Gunung Teges. Ia mengungkapkan, alasan warga melakukan penolakan cukup logis, apalagi mengingat jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang dilalui cukup sulit.

 

“Aspirasi dari masyarakat tentunya akan kita kawal. Ini harus dikaji ulang. Jangan sampai anak-anak yang sedang semangat-semangaya belajar akhirnya tidak mau sekolah karena sekolahnya diregrouping. Dan jangan sampai karena regrouping ini justru akan menyebabkan angka putus sekolah di Desa Gunung Teges,” tandas Tunaryo. (luk)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: magelangekspres.com