Fraksi di DPRD Menilai Pembangunan Infrastruktur di Temanggung Tahun 2022 Kualitasnya Rendah

Fraksi di DPRD Menilai Pembangunan Infrastruktur di Temanggung Tahun 2022 Kualitasnya Rendah

SIDAK. Anggota Komisi B DPRD Temanggung melakukan sidak di proyek pembangunan salah satu puskesmas di tahun anggaran 2022 lalu. (foto:setyo wuwuh/temanggung ekspres)-DPRD Temanggung-Temanggung Ekspres

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Kalangan DPRD Temanggung menilai pembangunan infrastruktur di tahun 2022 belum menunjukkan progres yang bagus, bahkan beberapa bangunan kualitasnya masih rendah.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Temanggung Matoha mengatakan, sejumlah infrastruktur yang dibangun pada tahun 2022 dan menggunakan anggaran di tahun tersebut masih jauh dari harapan, apalagi kualitas dari bangunan juga masih rendah.

Seperti beberapa pembangunan gedung sekolah dan gedung puskesmas kualitasnya yang terbukti tidak sesuai waktu dan mutu.

"Bahkan setelah PHO masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan dengan baik, hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah karena selalu terjadi berulang ulang," katanya tegas.

Ironisnya lanjut Matoha, organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran maupun PPK-nya ketika ditegur maupun dikasih masukan jawabanya masih dalam masa perawatan maupun belum diserahterimakan akhir (FHO).

Hal ini kata Matoha, kalau tidak ada perhatian serius dari Pemda pihaknya yakin kedepan tidak akan ada kualitas bangunan yang baik.

"Pemkab harus bisa memperbaiki segala sesuatunya, sehingga tidak hanya hasil bangunannya saja yang bagus, namun juga bisa tepat waktu dan tepat mutu," pintanya.

Di sisi lain lanjut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) A Syarif Yahya, Pemkab Temanggung juga harus memperhatikan peraturan daerah (Perda) RTRW. Sampai saat ini perda tersebut belum sepenuhnya secara komprehensif dipahami.

Ditambah lagi perubahan Perda RTRW sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat, antara harapan dengan kenyataan tidak sinkron. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebijakan masyarakat, dan investor sering memanfaatkan hal ini sehingga cenderung terjadi pelanggaran, untuk itu sosialisasi agar dilakukan secara berkala.

"Harus ada kejelasan, sehingga tidak hanya masyarakat yang merasa nyaman, namun investor juga bisa semakin melirik Temanggung," katanya.

Ia menambahkan, Penetapan kawasan peruntukan industri perlu pembinaan. Infrastruktur jalan sebagai akses ke lokasi yang tidak di pinggir jalan dibuatkan agar semua lokasi bisa dimanfaatkan.

Menurutnya saat ini para pengusaha sudah membangun pabrik-pabrik di pinggir jalan lokasi yang ada di dalam tidak bisa dimanfaatkan. Hanya saja Pekerjaan Rumah (PR) dari pemerintah yakni melengkapi infrastrukturnya. (set)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: temanggung ekspres